Kendarikota.go.id – Wakil Gubernur Sultra, H. Lukman Abunawas yang juga sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, mengukuhkan pengurus Dewan Mesjid Indonesia Kota Kendari periode 2019-2024, di Hotel Zahra, Senin (27/1/2020).
Pengukuhan juga ditandai dengan penyematan pin kepada Ketua DMI Kota Kendari H. Sulkarnain K, oleh Ketua DMI Sultra H.Lukman Abunawas.
Pengukuhan ini dirangkaikan dengan Penandatanganan MoU antara pengurus DMI dengan Badan Pertanahan sertifikat tanah mesjid, Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan jamah mesjid dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menciptakan mesjid ramah anak.
Ketua Dewan Mesjid Kota Kendari, H. Sulkarnain K mengatakan, penandatanganan MoU dibuat karena munculnya sejumlah persoalan terkait keberadaan mesjid, seperti tanah mesjid yang mulai di sengketakan.
“Legalitas tanah mesjid harus dibuat karena, tidak sedikit mesjid dibangun ditanah wakaf,” ungkapnya.
Wali Kota juga menjelaskan, sejumlah program telah dijalankan pemerintah Kota Kendari terhadap mesjid seperti program 100 mesjid percontohan lengkap dengan 100 imam dengan insentif Rp 1,5 juta perbulan.
Peluncuran 1000 hafiz dan pemberangkatan umrah untuk majelis taklim setiap tahun
“Tahun 2020 akan kembali diberangkatkan sebanyak 30 majelis taklim Kota Kendari,” katanya.
Pemerintah Kota Kendari mencatat saat ini terdapat 600 mesjid di Kota Kendari, belum termasuk yang sedang dibangun.
Sementara itu Ketua DMI Sultra Lukman Abunawas, memberikan apresiasi pada pengurus DMI Kota Kendari yang baru dilantik, namun sudah memperlihatkan kinerjanya dengan menandatangani MoU dengan 3 lembaga.
“Data kami belum cukup 30 persen dari 497 mesjid yang memiliki sertifikat,” ungkapnya.
Wakil Gubernur Sultra ini mengatakan, saat ini DMI Sultra tengah merancang pilot projek ATM beras di dua mesjid di Kota Kendari untuk membantu warga kurang mampu.
“Saya dan pak wali yang akan melaksanakan pilot projek ATM beras di dua mesjid, pembagian beras gratis,” lanjutnya.
Rencananya program ATM beras ini akan mulai berjalan tahun 2020.
Selain Kota Kendari, pengukuhan pengurus DMI juga akan menyusul di Kabupaten Buton dan beberapa daerah lainnya.
Selain Kota Kendari, pengukuhan pengurus DMI juga akan menyusul di Kabupaten Buton dan beberapa daerah lainnya.
