Kendarikota.go.id – Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir memimpin rapat mempersiapkan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan diterapkan di gedung Kantor Wali Kota Kendari yang baru.
Rapat yang berlangsung di Media Center rujab Wali Kota Kendari, Rabu (12/1/2022) malam ini, fokus membahas tentang sistem antrian yang akan digunakan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang berurusan di MPP.
Wali Kota Kendari meminta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dan Badan Pendapatan (Bapenda) untuk menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing layanan sebab masing-masing layanan memiliki karakter tersendiri, agar setelah digunakan nantinya layanan terhadap masyarakat bisa maksimal.
“Mal pelayanan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik pada mereka,” ungkapnya.
Pasangan Siska Karina Imran ini berharap layanan ini bisa segera digunakan pada bulan Maret, namun sebelum digunakan harus melakukan simulasi agar bisa mengetahui berapa waktu layanan diberikan dan seperti apa mekanisme yang digunakan agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan.
Untuk sistem antrian wali kota mengaku, akan menggunakan satu layanan terintegrasi yang bisa menghubungkan semua layanan yang ada di MPP.
“Program Jari (Jaga Kendari) di Disdukcapil sudah cukup bagus mengakomodir yang menjadi kebutuhan dan sudah berjalan saat ini, hanya memang harus terus kita evaluasi, hanya kira-kira apa modifikasi yang kita lakukan sehingga semakin mendekati kebutuhan,” ujar wali kota.
Dia yakin jika sudah berjalan sistem ini akan menemukan polanya dan akan membiasakan masyarakat yang akan berurusan nantinya.
Sementara kepada DPM PTSP Satria Damayanti menjelaskan, hasil konsultasi terhadap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi direkomendasikan melakukan study banding ke Kota Bogor karena memiliki layanan terbaik untuk saat ini.
Namun setelah dilakukan study banding, DPM PTSP melihat ada perbedaan yang ada di Bogor dan yang akan diterapkan di Kendari.
“Untuk DPM PTSP saja kaya semacam gerai, capil juga hanya gerai jadi tidak full, kita nanti ini full Capil full, DPM PTSP full, Bapenda full sehingga antrian kita butuh pikirkan agar tidak bersahut-sahutan tidak ada putusnya, karena kan kita ketahui Capil itu layanannya sekitar 200 perhari, DPM PTSP juga Bapenda juga full disana,” jelas Satria.
Sesuai permintaan wali kota, sistem antrian yang akan digunakan, akan dibuat oleh Dinas Kominfo Kota Kendari dengan memadukan sistem antrian online dan manual sehingga warga yang datang langsung ke MPP bisa semuanya terlayani.
Hadir juga dalam rapat itu, Sekda Kota Kendari dan Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari.
