Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Kendari menggelar Workshop pencatatan non tender, E- Kontrak dan penilaian kinerja dalam rangka peningkatan indeks tata kelola pengadaan. Acara ini berlangsung di salah satu Hotel Kota Kendari, Rabu (9/10/2024). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari Ridwansyah Taridala.
Dalam sambutannya, Ridwansyah Taridala menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak untuk mencapai tata kelola pengadaan yang baik.
“Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan transparan, kita dapat meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Sekda Kota Kendari berharap hasil dari workshop ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan indeks tata kelola pengadaan , serta menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab.
Kabag PBJ Setda Kota Kendari Hermawaty menjelaskan, saat ini indeks sementara ITKP Tahun 2024 untuk untuk Pemerintah Kota Kendari masuk dalam kategori kurang, diangka 68,93
“Angka indeks sementara ini menempatkan kita pada kategori kurang, dan itu menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, hari ini kami melaksanakan workshop sekaligus pendampingan langsung kepada teman-teman Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar dapat menyelesaikan indeks penilaian tata kelola pemerintahan dengan lebih baik,” tuturnya.
Kabag PBJ Setda Kota Kendari juga menambahkan bahwa, para peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan laporan yang akurat, pengelolaan anggaran yang tepat, serta peningkatan sistem pengawasan internal.
“Pendampingan ini diharapkan dapat membantu PPK dalam memahami secara mendalam setiap komponen yang dinilai dalam ITKP, sehingga hasil akhir nanti dapat lebih baik,” pungkasnya.
Workshop ini diisi dengan sesi diskusi dan pelatihan, di mana para peserta diajak untuk berbagi pengalaman serta praktik terbaik dalam pengadaan.
Kota Kendari diharapkan dapat terus meningkatkan performa tata kelola pemerintahan, terutama dengan waktu yang masih tersedia sebelum penilaian final ITKP 2024. Upaya perbaikan yang dilakukan saat ini tidak hanya berdampak pada peningkatan skor indeks, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. (AF/CN/CT)
