Kendari, kendarikota.go.id – TPID Kota Kendari dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Nismawati, mengikuti rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi dan percepatan pembangunan 3 juta rumah rakyat. Rapat yang digelar secara daring ini berlangsung di Command Center Pemkot Kendari, Senin (14/7/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digagas oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Fokus rapat kali ini adalah pengendalian inflasi pangan dan percepatan realisasi program pembangunan rumah rakyat sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi nasional.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya mengungkapkan bahwa selama dua hari terakhir pemerintah pusat telah mengintensifkan operasi pasar bersama Bulog, khususnya untuk menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kita harus segera melihat daerah-daerah prioritas untuk percepatan penurunan harga, agar inflasi tetap terkendali,” tegas Tomsi.
Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, memaparkan bahwa pada pekan kedua Juli 2025, inflasi nasional masih berada dalam kategori aman. Inflasi bulanan tercatat 0,19%, inflasi tahunan 1,87%, dan inflasi tahun kalender sebesar 1,38%.
Namun demikian, Pudji mengingatkan agar daerah tetap waspada terhadap lonjakan harga pada komoditas pangan segar.
“Inflasi tertinggi berasal dari komponen harga bergejolak, yakni 0,77% dengan andil inflasi 0,13%. Komoditas seperti cabai rawit, beras, dan bawang merah masih menjadi penyumbang utama inflasi,” ungkapnya.
BPS juga mencatat bahwa 35 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dengan DKI Jakarta dan Sulawesi Utara menjadi daerah dengan kenaikan tertinggi akibat lonjakan harga bahan pangan segar. Hanya dua provinsi yang mencatatkan penurunan IPH, sementara satu provinsi tercatat stabil.
Selain pengendalian inflasi, rapat juga membahas pencapaian program strategis nasional, yaitu pembangunan 3 juta unit rumah rakyat yang ditargetkan rampung hingga akhir tahun 2025. Program ini dinilai krusial dalam menjaga daya beli, sekaligus memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.
Dalam rapat yang diikuti seluruh kepala daerah, kementerian teknis, dan perwakilan BPS, pemerintah pusat menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Kepala daerah diminta aktif menggunakan dashboard pemantauan harga dan memperkuat peran Satgas Pangan di wilayah masing-masing.
Asisten II Setda Kota Kendari, Nismawati, menegaskan komitmen Pemkot Kendari untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat.
“Kami siap memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui langkah-langkah konkret di daerah, termasuk pemantauan harga pasar dan mendukung kelancaran distribusi pangan,” ujarnya.
Dengan koordinasi yang solid dan intervensi cepat, pemerintah optimistis inflasi tetap terkendali, pembangunan rumah rakyat berjalan sesuai target, dan daya beli masyarakat tetap terjaga. (PA/WO)
