Kendari, kendarikota.go.id – Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menghadiri kegiatan Komunikasi Eksekutif terkait Hasil Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah – Terintegrasi (SPIP-T) Tahun 2025 dan Rencana Pembinaan SPIP-T Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat (6/2/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai capaian maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025, menyatukan persepsi antara pimpinan daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan para pemangku kepentingan terkait pentingnya penerapan SPIP Terintegrasi, serta merencanakan agenda prioritas pembinaan SPIP Tahun 2026.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Harry Bowo, Ak., M.E, dalam paparannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran pimpinan Pemerintah Kota Kendari yang dinilai memberikan semangat dan komitmen dalam penguatan pengendalian intern pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa, SPIP merupakan amanat Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang bertujuan meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh di lingkungan pemerintah.
“Dengan diterbitkannya PP Nomor 60 Tahun 2008, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa tugas BPKP dalam pembinaan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan, serta peningkatan kompetensi APIP.
Harry Bowo juga menekankan bahwa, SPIP tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen administratif atau pencapaian skor maturitas semata, melainkan harus kembali pada esensi utamanya, yaitu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pembangunan daerah. Hal tersebut mencakup efektivitas dan efisiensi anggaran, pencegahan kebocoran keuangan, ketepatan sasaran program, kualitas laporan keuangan, pengamanan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan guna menghindari permasalahan hukum.
Terkait urgensi penilaian maturitas SPIP Terintegrasi, ia mengaitkannya dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa korupsi merupakan penyakit berbahaya yang dapat menghancurkan negara apabila tidak ditangani secara tegas. Selain itu, dalam RPJMN Tahun 2025–2029, maturitas SPIP Terintegrasi berbasis terdefinisi menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan pengendalian pembangunan nasional.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Kendari diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen dalam penerapan SPIP Terintegrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Kendari didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, STP, SH., M.Si, Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhamad Saiful, ST., M.M, serta Inspektur Kota Kendari, Dr. Sri Yusnita.
