Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah pusat mulai menyatukan langkah dalam percepatan perbaikan akses jalan menuju Pelabuhan Kendari New Port. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhamad Saiful, di Ruang Rapat Bappeda, Senin (27/4/2026).
Pada hari yang sama, pembahasan juga dilakukan dalam forum nasional melalui rapat daring yang dipimpin Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pertemuan tersebut mengulas kondisi eksisting jalan, berbagai kendala di lapangan, serta rencana penanganan jangka pendek hingga jangka menengah.
Dalam pemaparan, terungkap bahwa akses jalan menuju terminal peti kemas Kendari New Port masih belum sepenuhnya memadai. Sejumlah ruas jalan bahkan belum teraspal optimal, sehingga berdampak pada kelancaran distribusi logistik dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Persoalan ini mencuat setelah adanya aduan dari Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) kepada pemerintah pusat. Keluhan tersebut menyoroti kondisi jalan yang belum mengalami peningkatan signifikan sejak pelabuhan mulai beroperasi efektif pada 2019, padahal aktivitas angkutan logistik terus meningkat setiap tahun.
Dalam forum tersebut, sejumlah kendala turut diungkap, mulai dari status kewenangan pengelolaan aset jalan, keterbatasan anggaran daerah, hingga perlunya sinergi lintas sektor. Meski telah ada kesepakatan bersama sejak 2016 yang diperbarui pada 2019 antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemkot Kendari, KSOP Kelas II Kendari, dan PT Pelindo Regional 4, implementasinya masih belum optimal di lapangan.
Pihak PT Pelindo Regional 4 Kendari sendiri selama ini hanya dapat melakukan pemeliharaan terbatas, seperti penimbunan dan perataan jalan guna mengurangi risiko kecelakaan. Sementara untuk peningkatan infrastruktur secara menyeluruh, kewenangan tetap berada pada pemerintah daerah karena status aset jalan.
Bappeda Kota Kendari dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa pembangunan akses jalan saat ini masih berada pada tahap perkerasan dan menghadapi keterbatasan anggaran. Usulan pembangunan sebenarnya telah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum sejak 2024, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Sebagai langkah konkret, rapat menyepakati penyusunan timeline perbaikan jalan yang lebih terukur serta percepatan pemenuhan dokumen readiness criteria. Pemerintah Kota Kendari juga akan kembali mengajukan dukungan anggaran ke pemerintah pusat, sembari membuka opsi alternatif pembiayaan seperti skema CSR, kerja sama tanpa pemindahan aset, hingga Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BPJN Sulawesi Tenggara, hingga PT Pelindo, menjadi sinyal kuat adanya komitmen bersama dalam mempercepat perbaikan konektivitas pelabuhan.
Dengan perbaikan akses jalan yang lebih optimal, Pelabuhan Kendari New Port diharapkan mampu berfungsi maksimal sebagai simpul utama distribusi barang dan jasa di Sulawesi Tenggara. Pemerintah pun optimistis, peningkatan konektivitas ini akan berdampak langsung pada efisiensi logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
