Kendari, kendarikota.go.id — Pemerintah Kota Kendari mulai memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah setempat. Selain memastikan program berjalan optimal, Pemkot juga menaruh perhatian serius terhadap standar keamanan pangan, pengelolaan lingkungan, hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan dari program nasional tersebut.
Hal itu mengemuka saat kunjungan Badan Gizi Nasional (BGN) di Ruang Rapat Wali Kota Kendari, Senin (25/5/2026). Pertemuan tersebut membahas evaluasi sekaligus penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BGN dalam mendukung pelaksanaan MBG di Kota Kendari.
Wali Kota Kendari, dr Hj.Siska Karina Imran, SKM., menegaskan Pemerintah Kota Kendari menyambut baik perhatian BGN terhadap pelaksanaan MBG di daerah. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.
“Pemerintah Kota Kendari tentu sangat senang dengan kunjungan dari BGN Pusat ini. Ini bentuk perhatian sekaligus kolaborasi agar program MBG di Kota Kendari berjalan maksimal, aman, tepat, dan sesuai harapan,” ujar Wali Kota Siska.
Data BGN menyebutkan bahwa, saat ini terdapat 41 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Kendari, dengan 39 di antaranya telah beroperasi dan dua lainnya masih tahap persiapan. Ke depan, jumlah tersebut ditargetkan bertambah hingga sekitar 60 titik layanan.
Wali Kota menegaskan, seluruh SPPG wajib memenuhi standar operasional, terutama terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga aspek lingkungan hidup.
“Yang kami inginkan semua SPPG ini harus sesuai SOP. Beberapa memang sudah memiliki IPAL dan SLHS, tetapi masih ada yang belum. Ini harus segera diatensi karena berkaitan langsung dengan dampak lingkungan dan keamanan pangan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan Pemkot Kendari telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi sejumlah program strategis nasional, termasuk MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, meski pelaksanaan teknis MBG berada di bawah BGN, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat, khususnya terkait keamanan dan kesehatan peserta didik penerima manfaat.
“Kalau ada persoalan di lapangan, yang pertama dicari pasti kepala daerahnya. Makanya kami sangat intens melakukan pengawasan dan koordinasi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, wali kota juga meminta agar tenaga kerja di setiap SPPG diprioritaskan menggunakan warga ber-KTP Kota Kendari guna membantu mengurangi angka pengangguran terbuka.
Selain itu, ia mendorong pemanfaatan UMKM lokal, koperasi, hingga Bumdes sebagai pemasok bahan baku MBG agar dampak ekonomi program dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Kami ingin uang yang berputar dari program ini benar-benar dinikmati masyarakat Kota Kendari, baik UMKM, koperasi maupun pelaku usaha lokal,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan BGN, Arman, mengatakan Kota Kendari menjadi salah satu daerah sampel nasional dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Menurutnya, hasil wawancara dan pemantauan di lapangan akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat.
“Kami melihat di Kendari sudah ada perkembangan positif. Banyak pelaku usaha mulai melengkapi sertifikat laik higiene, halal, hingga legalitas usaha setelah terlibat dalam MBG,” katanya.
Hal senada disampaikan Agnes dari BGN. Ia menyebut Kota Kendari menjadi salah satu daerah dengan jumlah layanan MBG terbesar di Indonesia Timur.
Saat ini, kata dia, program MBG di Kota Kendari telah menjangkau 107.677 penerima manfaat, terdiri dari 91.126 peserta didik dan 16.551 ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Selain itu, terdapat sekitar 2.000 relawan yang telah terserap dalam program tersebut serta 273 pemasok bahan baku yang terdiri dari UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal lainnya.
“Setiap hari anggaran MBG yang berputar di Kota Kendari mencapai sekitar Rp1,6 miliar. Ini peluang ekonomi yang sangat besar bagi daerah,” jelas Agnes.
BGN juga menegaskan bahwa seluruh SPPG kini wajib terdata secara digital melalui titik koordinat Google Maps guna memudahkan pengawasan dan monitoring.
Melalui penguatan kolaborasi tersebut, Pemkot Kendari berharap program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru di Kota Kendari.
