Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari kembali memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menemukan seorang pengantri Pertalite yang menggunakan barcode kendaraan lain, dalam sidak di SPBU Puuwatu, Rabu (7/10/2026).

Temuan tersebut terjadi saat Sudirman bersama Kepala Dinas Perdagangan, Kasat Pol PP, Kasat Lantas dan Tim Bapenda Kota Kendari melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang sedang mengantre untuk mendapatkan BBM subsidi.

Wawali Sudirman langsung meminta pengantri tersebut diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemerintah Kota Kendari juga akan memastikan kendaraan yang barcode-nya digunakan, termasuk menelusuri pemilik kendaraan tersebut.

“Kita akan amankan di kantor dulu, sambil kita mau cari mobilnya siapa yang dia mau pakai. Jangan sampai mobil yang dia pakai itu memang tidak tahu kalau dipakai barcode-nya,” kata Sudirman.

Menurutnya, penggunaan barcode kendaraan lain merupakan salah satu modus yang ditemukan dalam antrean BBM bersubsidi. Kendaraan yang mengantre tidak menggunakan barcode sesuai identitas kendaraan yang hendak mengisi Pertalite.

“Ini salah satu contoh kita dapati, sementara mengantri sudah mau diisi dengan barcode yang berbeda,” ujarnya.
Sudirman mengatakan temuan serupa sebelumnya juga ditemukan saat sidak di SPBU Anggoeya. Dalam pemeriksaan sebelumnya, pemerintah kota menemukan lima kasus yang berkaitan dengan penggunaan barcode dalam penyaluran BBM subsidi.
Pengawasan tersebut, kata dia, akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya menyasar satu SPBU. Pemkot Kendari bahkan tidak akan mengumumkan lebih awal lokasi SPBU yang menjadi sasaran pemeriksaan berikutnya.
“Kemarin ada lima kita dapat temuan, dan ini kita akan terus lakukan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, dan ini setiap hari akan kita lakukan,” tegasnya.
Sudirman juga menduga adanya pihak tertentu di lingkungan SPBU yang memberikan jaminan sehingga pengantri berani menggunakan barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan. Dugaan tersebut masih akan ditelusuri melalui pemeriksaan lebih lanjut.
Pemkot Kendari menilai penggunaan barcode yang tidak sesuai dapat mengganggu ketertiban distribusi BBM subsidi. Sistem barcode diterapkan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi dapat diberikan kepada kendaraan yang sesuai dengan ketentuan.
Selain memeriksa penggunaan barcode, sidak kali ini juga melibatkan aparat kepolisian dan Bapenda Kota Kendari. Pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan distribusi Pertalite, tetapi juga kelengkapan administrasi kendaraan.
Sejumlah kendaraan yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan ditindak oleh kepolisian melalui penilangan. Sementara itu, Tim Bapenda melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang diketahui memiliki tunggakan pajak.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan terpadu pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk memastikan antrean BBM bersubsidi berjalan tertib sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan kendaraan dan kewajiban pajak.
Sudirman memastikan pemeriksaan akan terus dilakukan di sejumlah SPBU di Kota Kendari. Pemerintah berharap pengawasan yang dilakukan secara rutin dapat mencegah penggunaan barcode kendaraan lain serta mempersempit celah penyalahgunaan BBM bersubsidi.








