Kendari, kendarikota.go.id – Wali Kota Kendari dr. Hj.Siska Karina Imran, SKM menegaskan pencegahan korupsi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar menjadi slogan. Penguatan integritas, transparansi, dan pengawasan menjadi kunci membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Siska dalam kegiatan Sosialisasi Antikorupsi bertema “Dari Komitmen ke Aksi: Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari”di Aula Samaturu, Balai Kota Kendari, Rabu (14/10/2026).

Wali Kota Siska menilai korupsi merupakan tantangan serius karena tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Karena itu, upaya pencegahan harus dimulai dari hal mendasar, seperti membangun integritas, disiplin, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Wali Kota.

Wali kota mengingatkan, potensi korupsi dapat muncul di berbagai tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan serta aset daerah, hingga pelayanan publik, perizinan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Untuk menekan risiko tersebut, Wali Kota Siska meminta penguatan sistem pengendalian internal, pengawasan yang efektif, serta kemampuan aparatur mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.
Menurutnya, seluruh aparatur juga perlu memiliki kepedulian dan keberanian untuk melaporkan indikasi penyimpangan. Pencegahan korupsi bukan hanya tugas aparat pengawasan, melainkan tanggung jawab setiap pejabat dan aparatur sipil negara sesuai tugas serta kewenangannya.
Ketua Komwil VI APEKSI ini, berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Pengetahuan yang diperoleh peserta harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari agar budaya kerja yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab benar-benar terbentuk di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
“Pemerintah Kota Kendari memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memastikan setiap sumber daya daerah dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Bunda PAUD Kota Kendari ini, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, wali kota berharap komitmen antikorupsi semakin kuat dan tercermin dalam perilaku aparatur, pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, serta setiap keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi nilai yang disampaikan dalam forum sosialisasi, tetapi menjadi prinsip kerja yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Kendari.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kepala Kejaksaan Negeri Kendari Azi Tyawardhana, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara Mastri Susilo dan Inspektur Kota Kendari Dr. Sri Yusnita.
Acara ini juga dihadiri Wakil Wali Kota, Sekda para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Direktur RSUD, Direktur Perumda, Kepala Bagian Setda Kota Kendari, Camat, Lurah dan Kepala UPTD Bapenda, Dinas Perhubungan, Dukcapil dan Dinas Perikanan.







