Kendarikota.go.id–Wali Kota Kendari H. Sulkarnain K SE, ME mengadiri rapat koordinasi dan pengarahan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavianyang berkunjung di Kota Kendari, Kamis (9/7/2020). Kunjungan itu dalam rangka mengecek persiapan 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara menghadapi Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020, serta penangan virus Corona di Sulawesi Tenggara.
Dalam pengarahannya, Tito mengevaluasi penyerapan anggaran pilkada di tujuh kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak, karena masih ada beberapa daerah yang realiasasinya belum mencapai angka 100 persen, yaitu Wakatobi, Konawe Utara dan Konawe Selatan. ivermectina merck sharp
“Saya ucapkan terima kasih pada Konawe Kepulauan, Muna, Buton Utara dan Kolaka Timur sudah hampir 100 persen,” ungkapnya.
Selain itu, mantan Kapolri ini juga menyinggung tentang bantuan sosial (Bansos) yang diberikan kepada warga yang terdampak Covid-19 di kabupaten yang akan menggelar Pilkada. worms and resistamce to ivermectin
Tito mengatakan, menghadapi Pilkada serentak 2020 yang berlangsung di tengah pandemi, Bupati diminta agar bansos yang disalurkan harus atas nama kelembangaan, misalnya atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota.
Selain itu Tito Karnavian mengatakan bahwa Bansos tidak boleh atas nama Bupati, apalagi memasang foto Bupati di bansos tersebut.
“Misalnya, bansos tidak boleh menggunakan nama bupati, sumbangan bupati ini jadi sumbangan dari kelembagaannya (Pemda), apalagi ada fotonya, saran saya jangan,” kata Tito. ivermectin for dogs ivermecti
Pengarahan itu diungkapkan Mendagri untuk menjawab penyampaian Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, yang menyebut bahwa bansos rawan dipolitisasi menjelang Pilkada.
Rapat ini dihadiri para Bupati dan Wali Kota se Sultra, KPU Sultra, Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi Sultra dan Bawaslu Kabupaten Kota
