Kendarikota.go.id – DPRD Kota Kendari menggelar rapat Paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Kota Kendari tahun 2020, Selasa (22/6/2021).
Sidang paripurna kali ini dengan agenda pandangan fraksi-fraksi dan jawaban Wali kota.
Tujuh fraksi di DPRD Kota Kendari menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota Kendari tahun 2020 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, namun dengan sejumlah catatan.
Seperti Fraksi Partai Amanat Nasional yang mempertanyakan pembayaran hutang pada pihak ketiga tahun 2020 yang belum tuntas. Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia (DKI) memberikan catatan tentang optimalisasi pendapatan daerah untuk menunjang kinerja pemerintah.
Sejumlah fraksi juga mempertanyakan persoalan PDAM yang tak kunjung selesai dan selalu dikeluhkan pelanggannya, termasuk pembenahan infrastruktur khususnya dalam menangani masalah banjir.
“Apakah dari hasil Laporan auditor independen terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kendari sebagaimana laporan keuangan yang disajikan secara wajar namun dari tingkat manajemen perusahaan atas kinerja yang dilaporkan masih harus perlu ditingkatkan utamanya pelayanan umum pendistribusian air,” ujar Juru bicara Fraksi Golkar Rajab Jinik.
Sementara itu Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan, pembayaran hutang pihak ketiga merupakan tanggungjawab pemerintah Kota Kendari yang sudah dibayarkan tahun 2020 dan akan dilanjutkan tahun 2021.Tentang peningkatan pendapatan asli daerah wakil wali kota mengungkapkan, pencapaian target pendapatan sebesar 94,20 persen tahun 2020 merupakan usaha maksimal dari seluruh OPD Pemkot Kendari di tengah pandemi Covid-19.
Sedangkan persoalan air bersih yang dikelola PDAM Tirta Anoa Kendari, pemerintah kota Kendari terus berupaya meningkatkan kualitas air bersih baik set teknis maupun perbaikan manejemen, serta adanya dukungan dana berupa penyertaan modal baik dari pemerintah maupun investor.
“Kedepannya, pendistribusian air bersih ke masyarakat Kota Kendari dapat terlayani kebutuhannya secara maksimal,” ungkapnya.
Untuk penanganan banjir Siska mengaku pemerintah Kota Kendari sudah melakukan sejumlah program pembangunan drainase, termasuk bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam membangun kolam retensi pengendali banjir.
Selanjutnya raperda akan dibahas secara teknis oleh DPRD dan OPD Pemkot Kendari.
