Kendari, kendarikota.go.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, menggelar Konsultasi Publik tahap 2 penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari tahun 2023-2043. Acara berlangsung di aula Teporombua Balai Kota Kendari, Kamis (14/12/2023).
Staf Ahli Wali Kota Kendari Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Muhammad Saiful mewakili Pj Wali Kota Kendari mengatakan, bonus demografi dan penanganan teluk Kendari merupakan beberapa isu yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
Konsultasi publik tahap dua ini digelar untuk menyempurnakan dokumen dan daftar isu pembangunan berkelanjutan yang telah dibahas sebelumnya.
“Kegiatan ini juga dalam rangka menghimpun masukan, saran dan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya khususnya mengenai perumusan alternatif penyempurnaan yang dimaksud,” ungkapnya.
Dia berharap, Dokumen KLHS ini bisa terintegrasi dalam rencana umum tata ruang yang akan digunakan sebagai instrumen dalam menyusun kebijakan rencana program kerja pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan pemanfaatan ruang serta pelaksanaan pembangunan.
Sementara itu kepala Bappeda Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan, konsultasi tahap dua ini sangat penting untuk memastikan pembangunan yang dilakukan kedepannya tetap memperhatikan kelestarian pembangunan.
“Nantinya dokumen KLHS ini akan kita integrasikan dengan dokumen Perda RTRW yang juga sementara dalam penyusunan,” katanya.
Bappeda menargetkan dokumen KLHS ini bisa tuntas tahun 2023 sehingga bisa diintegrasikan dengan Perda RTRW yang nantinya menjadi payung hukum. (AL/AY/AF)
