Wali Kota Kendari Hadiri Musrenbang Provinsi Sultra 2026: Komitmen Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Baubau, kendarikota.go.id – Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran, bersama Wakil Wali Kota Sudirman, Sekda Kota Kendari Amir Hasan, dan sejumlah kepala OPD lingkup Kota Kendari, turut hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sultra Tahun 2026 yang digelar di Kota Baubau pada Senin (14/4/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rakortekrenbang yang diselenggarakan pada 11-12 April 2025, bertujuan untuk menyelaraskan rencana pembangunan antar kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang membuka acara, menekankan pentingnya sinergi program pembangunan daerah dengan RPJMN, khususnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Ia juga mengkritisi rendahnya pengelolaan APBD Sultra, yang menempati posisi kedua terbawah secara nasional.

“Kalau ada yang main-main, ganti saja. Orang pintar dan mau bekerja banyak,” ujarnya.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus lebih berfokus pada kebutuhan masyarakat dan tidak hanya bersifat top-down. Ia menyebutkan bahwa 65 persen anggaran daerah masih bergantung pada dana transfer pusat, sehingga daerah perlu lebih efisien dan menggali potensi PAD.

“Saya akan perketat pengelolaan keuangan dan pastikan tidak ada pemborosan,” tegasnya.

Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran, menyambut baik arahan Gubernur dan menegaskan pentingnya pembangunan yang berbasis pada pelayanan publik.

“Kami di Kota Kendari siap untuk berkolaborasi dengan provinsi dan pusat dalam mengembangkan program-program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami juga akan terus mengoptimalkan PAD, agar lebih berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” ujarnya.

Kepala Bappeda Sultra, J. Robert, menyatakan bahwa Musrenbang Provinsi Sultra ini menjadi forum penting untuk merumuskan prioritas pembangunan yang relevan dan berkelanjutan. Sebanyak 2.232 indikator kinerja dan 49 usulan prioritas dibahas, termasuk peluncuran dokumen Rencana Induk Ekonomi Biru serta program REDD+ yang didukung oleh BPDLH Kemenkeu.

Musrenbang Provinsi Sultra 2026 ini dihadiri oleh perwakilan dari 17 kabupaten/kota se-Sultra dan kementerian terkait, menegaskan komitmen Sultra untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.