Kendari, kendarikota.go.id — Upaya memperkuat peran lembaga keuangan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kembali mendapat sorotan dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) Perbamida yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (11/12/2025).
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut bersama sejumlah pemangku kepentingan sektor perbankan daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Fasikin, menegaskan pentingnya posisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) milik pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal.
Menurutnya, lembaga keuangan ini memiliki kedekatan geografis dan sosial dengan masyarakat, sehingga mampu menjangkau komunitas hingga pelaku UMKM yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan secara optimal.
“Sebagai pemerintah daerah, dengan berdekatan wilayah dan sosial terhadap masyarakat, BPR-BPRS memiliki kemampuan untuk menjangkau komunitas dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum tersentuh pelayanan perbankan,” ujarnya.
Laode Fasikin juga mengingatkan bahwa, meskipun BPR-BPRS memegang peran vital, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi agar dapat bertahan dan berkembang di tengah pesatnya kompetisi industri keuangan.
Ia menekankan perlunya transformasi dan penguatan manajemen di tubuh BPR-BPRS milik pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Perbamida, Sofia Nurkrisnajati, menegaskan bahwa lembaga yang ia pimpin selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi dalam mendorong pengembangan UMKM. Menurutnya, kolaborasi ini terbukti efektif mempercepat akses pelaku usaha kecil terhadap pembiayaan modal yang lebih terjangkau.
“Kami telah menjadi salah satu mitra strategis pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, dalam mengembangkan UMKM di daerah,” tegas Sofia.
Ketum DPP Perbamida juga memaparkan bahwa sebagian besar anggota Perbamida telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda), sebuah skema pembiayaan yang disubsidi langsung oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini dinilai sangat membantu para pelaku UMKM karena beban bunga jauh lebih ringan dibandingkan kredit komersial.
“Sebagian besar anggota Perbamida sudah menyalurkan Kurda. Yang dalam hal ini, kalau KUR disubsidi oleh pemerintah pusat, maka Kurda disubsidi oleh pemerintah daerah. Bahkan di beberapa daerah tidak menggunakan bunga sama sekali atau bunga 0%,” jelasnya.
Untuk diketahui Seminar Nasional dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 11 hingga 12 Desember 2025.
