Kendari, kendarikota.go.id – Kota Kendari mendapat apresiasi dari pemerintah pusat karena aktif menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 46 kali sebagai upaya menstabilkan harga pangan dan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H. Muhammad Tito Karnavian secara virtual pada Selasa (2/9/2025). Rapat tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, termasuk Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran.
Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran, menyatakan komitmennya untuk terus melaksanakan GPM sebagai strategi menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan warga.
“Kami termotivasi dengan apresiasi dari pemerintah pusat untuk terus menggelar Gerakan Pangan Murah demi membantu masyarakat Kendari mendapatkan pangan dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi nasional Agustus 2025 sebesar 2,31 persen, meski beberapa provinsi termasuk Sulawesi Tenggara masih mencatat inflasi tinggi.
Komoditas utama penyumbang inflasi year on year adalah emas perhiasan, barang merah, beras, ikan segar, dan tarif air minum. Target inflasi maksimal tahun ini ditetapkan sebesar 3,6 persen. Pada minggu keempat Agustus, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga signifikan, seperti bawang merah di 292 daerah, beras di 214 daerah, dan cabai merah di 157 daerah.
Mendagri menginstruksikan kepala daerah, terutama di wilayah dengan inflasi tinggi, untuk segera mengambil langkah pengendalian harga pangan dan kebutuhan pokok.
Pada rapat ini Bulog juga melaporkan stok beras nasional sebesar 3,93 juta ton dengan realisasi penyaluran beras subsidi (Sphp) hingga saat ini sebanyak 307.909 ton atau 20,53% dari target 1,5 juta ton.
Kantor Staf Presiden mencatat harga tertinggi beras medium di zona 1 terdapat di Kab.Wakatobi dengan harga Rp17.167 per kilogram, sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di zona 2 ada di Kab.Mahakam Hulu Rp19.900 per kilogram dan zona 3 di Kab.Intan Jaya mencapai Rp50.000 per kilogram.
Menyikapi kondisi negara saat ini, Mendagri menekankan kepada para kepala daerah untuk melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat dan agama setempat serta menunda kegiatan seremonial agar fokus pada stabilitas ekonomi.
“Kepala daerah harus terus berkoordinasi dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah. Kita harus fokus pada program pro-rakyat dan menunda kegiatan seremonial yang tidak mendesak agar upaya pengendalian inflasi berjalan optimal,” ujar Mendagri
