kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan guna memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., saat menerima kunjungan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2026–2031, drg. Murti Utami, MPH, bersama jajaran BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi dan BPJS Kesehatan Cabang Kendari di ruang kerja Wali Kota, Rabu (5/8/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, Inspektur Kota Kendari, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Direktur RSUD Kota Kendari, Sekretaris Bappeda, serta Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kota Kendari.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota memaparkan berbagai langkah yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Kendari untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk pembenahan layanan di RSUD Kota Kendari agar mampu memberikan pelayanan yang semakin cepat, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurut Wali Kota Siska, pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kendari.
“Kesehatan menjadi salah satu prioritas kami. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Karena itu kami terus melakukan pembenahan, baik dari sisi pelayanan rumah sakit maupun jaminan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Wali kota menjelaskan, capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Kendari saat ini telah mencapai sekitar 99 persen. Meski demikian, Pemerintah Kota Kendari masih berupaya meningkatkan tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan yang saat ini berada pada kisaran 81 persen.
Berbagai strategi pun disiapkan agar angka tersebut terus meningkat, salah satunya melalui kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di Kota Kendari melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Skema tersebut diharapkan dapat membantu pembiayaan kepesertaan BPJS bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga status kepesertaan mereka tetap aktif.
Selain itu, Pemerintah Kota Kendari juga terus memperluas akses pelayanan kesehatan melalui optimalisasi layanan di RSUD Kota Kendari, termasuk memaksimalkan pelayanan Antero Hamra yang kini telah melayani peserta BPJS Kesehatan dan 15 puskesmas lainnya.
Di sisi lain, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, drg. Murti Utami Andyanto, MPH, mengaku mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari menunjukkan keseriusan daerah dalam menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai dari mempertahankan cakupan UHC hingga meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan.
“Kami senang melihat komitmen Ibu Wali Kota dalam memaksimalkan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Sinergi seperti ini menjadi modal penting agar pelayanan kesehatan terus meningkat,” ungkap Murti.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas tantangan pembiayaan Program JKN di daerah. Untuk mempertahankan cakupan UHC sekitar 99 persen, Kota Kendari membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp20 miliar setiap tahun guna membiayai peserta yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.
BPJS Kesehatan juga memahami kondisi fiskal pemerintah daerah yang saat ini turut dipengaruhi kebijakan penyesuaian anggaran, termasuk dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, kedua belah pihak sepakat terus memperkuat koordinasi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara Pemerintah Kota Kendari dan BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, diharapkan seluruh masyarakat Kota Kendari dapat menikmati pelayanan kesehatan yang semakin mudah diakses, berkualitas, serta mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
