Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari terus menggenjot upaya pengentasan kawasan kumuh, dengan fokus utama pada kawasan Teluk di bawah jembatan yang dianggap sebagai wajah kota.
Komitmen ini ditegaskan dalam rapat koordinasi virtual bersama Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selasa (1/7/2025), yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Kendari dan jajaran Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan.
Dalam Zoom meeting tersebut, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Perumahan.
Dirjen menekankan pentingnya pemetaan lokasi kawasan kumuh di seluruh kabupaten dan kota untuk mendukung program peningkatan kawasan permukiman pada semester kedua tahun anggaran 2025.
“Karena kita sudah masuk semester dua, maka kita ingin mendapatkan detail persiapan dari masing-masing daerah. Kami punya deadline hingga tanggal 15, jadi proses ini harus mulai digerakkan dari sekarang,” tegasnya.
Dirjen menambahkan bahwa pihaknya membutuhkan kerja sama aktif dari kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota, guna mempercepat proses pengumpulan data serta dokumen pendukung sesuai Permen PUPR No.14 terkait kawasan kumuh.
“Kami ingin tahu kesiapan sekretariat daerah dalam menyiapkan persyaratan teknis,” ujarnya.
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran yang turut hadir dalam via zoom, menyatakan kesiapannya untuk terus berkoordinasi dan memenuhi semua regulasi yang diminta.
Ia berharap, melalui komunikasi yang intensif dengan balai perumahan di wilayah Sulawesi Tenggara, proses pengusulan dan pelaksanaan program dapat berjalan optimal.
“Kami siap mengikuti arahan selanjutnya dari Kementerian,” ungkapnya
Senada dengan Wali Kota, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah fokus pada kawasan Teluk di bawah jembatan sebagai prioritas utama pengentasan kawasan kumuh.
Lokasi ini dianggap strategis karena menjadi salah satu wajah Kota Kendari yang kerap dilihat pengunjung.
“Dirjen sudah menyampaikan bahwa daerah Teluk ini menjadi perhatian mereka, dan kami akan menyiapkan seluruh dokumen teknis yang diperlukan agar proyek ini bisa berjalan. Ini wajah kota, jadi perlu penanganan serius,” ujarnya.
Mantan kepala Bapenda ini menjelaskan bahwa, sebelum pekerjaan dimulai, pihaknya perlu menyusun perencanaan yang matang.
Estimasi awal kebutuhan anggaran untuk ruang terbuka hijau (RTH) saja diperkirakan mencapai Rp50 miliar. Namun, seluruh perencanaan tetap akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan prioritas program nasional.
“Akan ada tahapannya, mungkin tidak bisa sekaligus. Jadi nanti akan dilihat mana yang paling urgen dan bisa dikerjakan terlebih dahulu,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa setidaknya ada tujuh indikator utama yang menjadi syarat dalam program pengentasan kawasan kumuh.
Indikator tersebut mencakup akses air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, drainase, jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, serta perlindungan terhadap risiko bencana.
“Kita tidak bicara soal RTH saja. Semua indikator itu harus terpenuhi. Dan untuk itu, kami akan kembali melakukan rapat lanjutan bersama Dinas PKP Provinsi Sultra dan Satuan Kerja (Satker) PKP wilayah,” pungkasnya (AF/AK)
