Kendarikota.go.id – Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Kementerian, Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam malam penganugerahkan Pedikat Kepatuhan tahun 2019 di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta. Rabu (27/11) .
Pemerintah Kota Kendari berhasil memperoleh penghargaan dari Ombudsman RI dengan Predikat Kepatuhan Tinggi 2019.
Walikota Kendari, H.Sulkarnain K mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja kerja yang penuh dedikasi dari jajaran pemerintah Kendari.
“Semoga capaian ini semakin memotivasi seluruh ASN kota Kendari untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga visi mewujudkan kota layak huni semakin mendekati kenyataan, terimakasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dan memberikan dukungan sehingga penghargaan ini dapat diraih,” kata Sulkarnain.
Ombudsman RI melakukan lokus penilaian terhadap 9 Kementrian, 4 Lembaga, 16 pemerintah Provinsi, 199 Kabupaten dan 49 kota. Metode penilaian kepatuhan tentang standar pelayanan publik meliputi, pendekatan penelitian dan tehnik pengambilan sampel, mekanisme pengambilan data serta periode pengambilan data.
Sebelumnya Ombudsman Republik Indonesia mengadakan seminar nasional bertajuk “Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Progresif dan Partisipatif”. Peserta kegiatan ini merupakan perwakilan dari internal Ombudsman RI antara lain para pimpinan Ombudsman RI, Kepala Perwakilan Ombudsman RI dari 34 Provinsi, Asisten Ombudsman RI baik Pusat maupun Kantor Pewakilan serta Sekretaris Jenderal Ombudsman RI.
Sebagai peserta eksternal, hadir sebagai tamu antara lain Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, International Development Development Organization (IDLO), Ombudsman Belanda, Institut Van Vollenhoven dari Universitas Leiden, Universitas Vrije, Pusat Resolusi Konflik(CVC), Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan jajaran Mitra IDLO lainnya.
Serta turut diundang mewakili dari Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai penerima Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019. Tak lupa berpartisipasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi dan Media Massa.
Sumber : MNC Trijaya
