Kendari, kendarikota.go.id – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, melakukan kunjungan kerja kemanusiaan di kawasan bantaran Kali Wanggu, Kota Kendari, pada Selasa (12/5/2026). Kunjungan ini dilakukan sebagai respon cepat atas situasi banjir yang melanda sejumlah titik di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, serta Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Kehadiran jajaran pejabat ini menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap warga yang pemukimannya masih tergenang air dan dipenuhi lumpur akibat luapan Kali Wanggu setelah diguyur hujan deras selama beberapa hari terakhir.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi. Beliau menyerahkan bantuan uang tunai guna meringankan beban ekonomi warga.
“Kami datang atas instruksi Bapak Presiden untuk mengutamakan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan pangan warga. Makan tidak bisa ditunda. Hari ini bantuan beras dan minyak goreng sudah kami mobilisasi melalui Bulog, dan bantuan dana darurat juga kami serahkan langsung,” ujar Mentan dalam penyampaiannya di hadapan warga.
Kunjungan ini dilakukan tepat satu hari setelah Pemerintah Kota Kendari secara resmi menetapkan status Tanggap Darurat Banjir. Sinergi antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kota Kendari diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan.
Lebih lanjut, Menteri Pertanian juga menyebutkan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk langkah mitigasi jangka panjang, termasuk normalisasi Kali Wanggu dan penguatan tanggul guna meminimalisir risiko banjir di masa mendatang.
Pada kesempatan itu, Mentan menyerahkan bantuan Rp500 juta untuk penanganan korban banjir di Sungai Wanggu.
Pemerintah Kota Kendari mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi hujan susulan dan memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat hingga masa tanggap darurat berakhir dan kondisi kembali kondusif.
