Kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemda Kabupaten/Kota se Sultra menggelar rapat koordinasi membahas progres vaksinasi Covid-19, Kamis (29/7/2021).
Rapat secara virtual ini, dibuka Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penindakan Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah IV KPK RI Niken Aryati.
Inspektur Kota Kendari Syarifuddin SE mengatakan, rakor difokuskan pada dukungan informasi progres percepatan vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan (Nakes) Kota Kendari tahun 2021.
“Insentif Nakes ini diperuntukkan bagi Nakes di RSUD Kota Kendari, Dinas Kesehatan, serta 15 puskesmas se Kota Kendari. Pemerintah Kota Kendari baru menyelesaikan pembayaran yaitu tunggakan Insentif Nakes tahun 2020, kurang lebih memakai APBD sekitar Rp7 miliar lebih, karena dari Kemenkes itu sekitar Rp13 miliar hanya bisa membayar tagihan hingga September 2020, sebagian dibayar APBD,” ungkapnya.
Sedangkan Kadis Kesehatan Kota Kendari drg. Rahminingrum meminta agar pasokan vaksin untuk Kota Kendari segera dipercepat karena stok vaksin terbatas.
“Sudah satu bulan ini bu kami tidak melaksanakan vaksin tahap pertama kalaupun ada dosis pertama itu, menggunakan vaksin yang dari TNI Polri, jadi kami selama satu bulan kami hanya melayani dosis kedua,” katanya.
Dia menambahkan tingginya animo masyarakat untuk melakukan vaksin terpaksa tidak dilayani.
“Sangat disayangkan animo masyarakat sudah sangat tinggi, permintaan bertubi-tubi untuk divaksin tetapi sudah cukup lama kami tidak mendapatkan pasokan. Mohon dipercepat pasokan vaksin terkhusus Kota Kendari,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri Sekda Kota Kendari, Inspektur, Kadis Kesehatan dan Direktur RSUD Kota Kendari.
