Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025 di ruang rapat Wali Kota Kendari, Selasa (2/12/2025).
Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, Wakil Wali Kota Sudirman, Sekretaris Daerah Kota Kendari, serta seluruh kepala OPD.
Dari KPK hadir Tim Koordinasi Supervisi Wilayah IV yang terdiri dari Septa Adhi Wibawa, Vine Andalusia, dan Vani Fitria.
Berdasarkan hasil pemantauan KPK RI, Kota Kendari tercatat sebagai daerah dengan capaian MCSP tertinggi di Sulawesi Tenggara.
Di tingkat nasional, Kota Kendari berada pada posisi ke-26 dari seluruh pemerintah daerah yang dievaluasi.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Kendari menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Berbagai indikator pencegahan korupsi telah menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah Kota Kendari terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi pendapatan daerah. Kami berharap melalui program MCSP ini dapat semakin memperkuat integritas dan mendorong efektivitas pencegahan korupsi serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel,” ujar Siska Karina Imran, Selasa (2/12/2025).
Di tempat yang sama, Perwakilan KPK RI, Septa Adhi Wibawa, menyampaikan beberapa catatan teknis terkait kelengkapan dokumen MCSP.
Ia mengingatkan OPD agar memastikan dokumen yang diunggah sesuai ketentuan sebelum aplikasi dinonaktifkan pada 5 Desember 2025.
“Masih banyak area yang bisa dimaksimalkan, terutama terkait kelengkapan dokumen dukungan. Karena pada 5 Desember nanti sistem akan ditutup. Jangan sampai dokumen yang seharusnya diunggah justru ditolak karena tidak sesuai format. Kami sarankan dokumen yang diunggah adalah dokumen yang benar-benar sesuai permintaan,” tegasnya.
Septa juga menyampaikan bahwa tantangan teknis dialami hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Namun, capaian Kendari dinilai cukup progresif.
“Capaian 64% sudah menjadi progres yang kami apresiasi, mengingat secara nasional masih banyak daerah yang berada pada kategori merah,” tambahnya.
Meskipun menunjukkan capaian tertinggi di Sulawesi Tenggara, Pemkot Kendari masih perlu memperkuat konsistensi pelaporan, kelengkapan dokumen, dan koordinasi antar-OPD agar hasil MCSP dapat dioptimalkan.
Evaluasi lanjutan dijadwalkan berlangsung hingga batas akhir unggahan sistem nasional.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan berbasis pencegahan korupsi.
Dengan capaian terbaik di Sultra dan peringkat nasional yang terus meningkat, Pemkot Kendari dinilai berada pada jalur yang tepat dalam penguatan integritas dan reformasi birokrasi.
