Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait penentuan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2027 serta perubahan target capaian SPM Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, Kamis (11/6/2026).
Rakor ini diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan SPM di berbagai sektor pelayanan dasar. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan target kinerja daerah dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam pembahasan, peserta rakor melakukan evaluasi terhadap capaian SPM tahun berjalan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian target yang lebih realistis dan terukur untuk tahun 2026 maupun perencanaan tahun 2027.
Kepala Bappeda Kota Kendari Muhammad Saiful menegaskan bahwa penetapan target SPM harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, ketersediaan anggaran, serta potensi peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, target yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain itu, rakor juga membahas strategi percepatan pencapaian indikator SPM pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial. Setiap OPD diminta untuk menyusun langkah-langkah konkret guna memastikan target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sesuai jadwal.
Melalui forum koordinasi ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Kolaborasi yang baik diharapkan mampu mendorong tercapainya indikator-indikator pembangunan yang menjadi prioritas daerah.
Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Hasil rakor ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan OPD guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.
