Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan modern dengan menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2026.
Kegiatan ini merupakan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Ruang Rapat Tamborasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kendari, Kamis (12/02/2026). Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, mengikuti rapat tersebut secara virtual melalui Zoom Meeting.
Kehadiran Sekda secara daring menunjukkan partisipasi aktif Pemkot Kendari dalam setiap agenda percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan. Forum ini menjadi ruang diskusi para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, bertukar gagasan, serta merumuskan strategi percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu fokus utama pembahasan adalah penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini dinilai strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem berbasis digital.
Optimalisasi penggunaan kanal pembayaran digital pada sektor pajak dan retribusi daerah turut menjadi perhatian. Pemanfaatan teknologi diharapkan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran, sekaligus mempercepat proses administrasi dan pencatatan keuangan daerah.
Rakor ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap capaian kinerja TP2DD pada tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, sekaligus menyusun langkah-langkah strategis yang akan diterapkan sepanjang tahun 2026.
Digitalisasi transaksi daerah diyakini berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sistem pembayaran yang lebih tertib, tercatat, dan mudah diawasi. Selain itu, sistem digital dinilai mampu meminimalisir potensi kebocoran anggaran karena setiap transaksi dapat dipantau secara real time.
Di sisi lain, penerapan digitalisasi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan, sehingga lebih praktis, cepat, dan efisien.
Pemkot Kendari memandang digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan di era modern. Keterlibatan aktif dalam HLM TP2DD menjadi bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan nasional dan provinsi dalam membangun ekosistem digital di sektor pemerintahan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, implementasi digitalisasi transaksi di Sulawesi Tenggara diharapkan semakin optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan serta pembangunan daerah.
