Kendarikota.go.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengelar rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi melalui video conference di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kendari, Rabu (7/04/2021).
Hal itu, membahas sosialisasi dan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) area intervensi perencanaan dan penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengadaan barang dan jasa.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pencegahan KPK RI Wilayah IV Niken Ariati meminta, agar pemerintah di daerah segera menyusun rencana aksi sesuai pedoman yang menjelaskan kondisi eksisting serta kesenjangan kinerja (gap) berserta upaya yang dilakukan.
Selain itu, Niken Ariati menegaskan ketepatan waktu penting untuk menjadi perhatian terhadap perencanaan dan penganggaran APBD di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Dari total 18 Pemda masih terdapat 15 Pemda yang terlambat. Sehingga di tahun berikutnya tahap dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD harus dilaksanakan tepat waktu,” tutur Niken.
Selanjutnya dalam pembahasannya perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) perlu dilakukan review atau kajian ulang agar membangun sistem pengendalian atas proses PBJ.
Kemudian, penyusunan pedoman review ini dimaksudkan sebagai panduan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan kegiatan review pengadaan barang/jasa. Serta diperlukan review Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Dalam rapat sosialisasi itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendari, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektur Kota Kendari dan Kepala Badan Keuangan dan Aset (BKAD), serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kendari.
