Kendari, kendarikota.go.id – Menyambut periode pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah daerah tengah memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah untuk tahun 2025 hingga 2029. Kegiatan yang di buka oleh Kepala Bappeda Kota Kendari Muhammad Saiful, ST.,MM, di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Rabu (18/6/2025). Proses ini merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Penyusunan Renstra ini menjadi momentum penting bagi seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Renstra akan menjadi pedoman utama bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan tugas dan fungsi selama lima tahun mendatang. Pemerintah daerah pun memastikan bahwa proses penyusunan ini dilakukan secara terarah, partisipatif, dan berbasis data.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah menyediakan fasilitas dalam proses penyusunan Renstra, mulai dari pelatihan dari Tim Ahli Kemendagri yang akan membantu dalam fasilitasi proses penyusunan restra perangkat daerah terkait dengan (RPJMD).
Kepala Bappeda Muhammad Saiful, dalam sambutannya mengharapkan bahwa penyusunan yang akan dilakukan bahwa penyusunan ini sesuai dengan arahan yang tertuang dalam instruksi Kemendagri. Kegiatan ini di harapkan penyusunan Renstra ini lebih terarah dan terukur dalam menghadapi tantangan pembangunan kota kendari yang terus berkembang, termasuk transformasi digital, keberlanjutan lingkungan, ketahanan ekonomi, serta pelayanan publik yang lebih inklusif dan responsif.
” Dalam penyusunan Restra kita juga harus lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan pusat melalui kementrian masing-masing yang harus diakomodir pemerintah daerah,” ungkapnya.
Proses penyusunan Renstra juga membuka ruang partisipasi dari pemangku kepentingan seperti akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Melalui forum konsultasi publik, perangkat daerah dapat menjaring aspirasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan prioritas pembangunan.
Meski demikian, tantangan tidak dapat dihindari. Beberapa OPD mengakui bahwa penyusunan Renstra kerap terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman teknis. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas pendampingan dan pelatihan yang disediakan pemerintah menjadi krusial dalam menjamin kualitas dokumen yang dihasilkan.
Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan keterlibatan semua pihak, diharapkan perangkat daerah mampu menyusun Renstra yang visioner, realistis, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(PA/KC)
