Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menerima audiensi perwakilan massa aksi dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tenggara di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Selasa (10/11/2026).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Asisten III Setda Kota Kendari, La Ode Abdul Manas Salihin, bersama pihak terkait untuk mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi para pekerja.
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Wilayah KSBSI Sulawesi Tenggara, Iswanto Sugiarto, menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang dialami anggota serikat buruh yang bekerja di salah satu perusahaan, yakni PT Delta Sarana Suntosa yang beroperasi di Kota Kendari.
Ia menjelaskan, kedatangan mereka bertujuan memperjuangkan hak-hak pekerja yang dinilai belum terpenuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan adalah dugaan pembayaran upah di bawah standar minimum. Iswanto mengungkapkan, berdasarkan data slip gaji dan bukti transfer yang dimiliki pekerja, sejumlah karyawan hanya menerima upah berkisar Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di Kota Kendari.
“Berdasarkan bukti yang kami miliki, ada teman-teman buruh yang hanya menerima upah Rp1,2 juta, Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta. Padahal, jika merujuk pada ketentuan upah minimum Kota Kendari tahun 2026, nominal yang seharusnya diterima jauh lebih besar,” ungkap Iswanto.
Selain persoalan upah, KSBSI juga menyoroti sistem perjanjian kerja yang diterapkan perusahaan. Menurut Iswanto, sejumlah pekerja telah mengabdi selama beberapa tahun, tetapi masih mendapatkan kontrak kerja dengan durasi yang relatif singkat, bahkan hanya dua bulan.
Pihaknya berharap persoalan tersebut mendapat perhatian pemerintah agar status dan kepastian hubungan kerja para buruh dapat sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan.
Melalui audiensi tersebut, KSBSI Sulawesi Tenggara berharap Pemkot Kendari dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan antara pekerja dan pihak perusahaan, sekaligus mendorong pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak normatif buruh. Aspirasi yang disampaikan juga diharapkan menjadi perhatian instansi terkait, khususnya dalam memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku.
Pemkot Kendari melalui Asisten III Setda Kota Kendari menerima penyampaian aspirasi tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membuka ruang komunikasi antara masyarakat, pekerja, dan pihak terkait.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menindaklanjuti laporan para buruh melalui koordinasi dengan instansi berwenang, sehingga persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani sesuai aturan dan memberikan kepastian perlindungan bagi para pekerja.
