Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menerima hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penyerahan dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi Permendagri No.14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026 oleh Dirjend Keuangan Daerah di Kabupaten Konawe Selatan, Rabu (22/10/2025). Ikut hadir dalam acara ini Asisten III Imran Ismail mewakili Sekda Kota Kendari.
Penyerahan dilakukan oleh BKAD Provinsi Sultra dan diterima langsung oleh Plt. Kepala BKAD Kota Kendari, La Ode Marfin Nurjan.
Penyerahan hasil evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari proses hasil pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2025 yang sebelumnya telah disetujui bersama antara Pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari. Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku wakil pemerintah pusat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran dalam dokumen RAPBD-P telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala BKAD Kota Kendari, La Ode Marfin Nurjan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah melakukan proses evaluasi dengan baik dan memberikan masukan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen anggaran.
“Hasil evaluasi ini menjadi pedoman penting bagi kami untuk menyesuaikan dan menyempurnakan dokumen RAPBD-P sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Semua rekomendasi yang diberikan akan segera kami tindaklanjuti,” ujar La Ode Marfin.
Ia menambahkan, pelaksanaan evaluasi RAPBD-P merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui tahapan ini, pemerintah kota berkomitmen untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan efisien, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, La Ode Marfin menjelaskan bahwa APBD Perubahan 2025 diarahkan untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kota Kendari, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik, infrastruktur dasar, stanting serta penguatan ekonomi masyarakat.
