Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai mempercepat penanganan sejumlah ruas jalan rusak, khususnya di kawasan Andonohu, menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Kepala Dinas PUPR Kota Kendari, Muhammad Jayadi, mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat terkait kondisi jalan menjadi perhatian serius pemerintah, terutama di Jalan Kancil yang dinilai mengalami kerusakan cukup parah.
“Yang pertama, memang ada beberapa keluhan masyarakat terkait kondisi jalan. Yang paling parah itu di wilayah Andonohu, khususnya Jalan Kancil dan Bunggasi,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).
Meski demikian, pihaknya memastikan perbaikan tetap dilakukan secara bertahap, dengan prioritas pada titik-titik yang dianggap paling mendesak, termasuk ruas Jalan Kancil yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan salat Id dan Jalan Bunggasi.
Menurutnya, penanganan di Jalan Kancil dan Jalan Bunggasi dilakukan secara maksimal pada titik-titik kerusakan berat, bukan sekadar tambal sulam.
“Menjelang Lebaran ini kami upayakan ada manfaatnya untuk masyarakat. Apalagi di Jalan Kancil itu menjadi salah satu titik salat Id. Penanganannya bukan patching, tapi kita tutup penuh di bagian yang rusak parah, dilakukan pengaspalan secara menyeluruh di titik tersebut, begitu juga Jalan Bunggasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, metode perbaikan yang dilakukan tidak bersifat overlay keseluruhan ruas, melainkan difokuskan pada segmen jalan dengan tingkat kerusakan tinggi agar hasilnya lebih optimal dan tahan lama.
Selain Jalan Kancil dan Jalan Bunggasi, Dinas PUPR juga telah mengidentifikasi sejumlah titik lain yang akan menjadi prioritas penanganan berikutnya, di antaranya kawasan sekitar SMP Negeri 12, Perumahan Bolog, serta beberapa ruas di sekitar Lorong Oikumene.
“Setelah penanganan menjelang Lebaran ini, kita akan lanjutkan di beberapa titik lain. Ada di SMP 12, Perumahan Bolog, dan beberapa ruas lainnya yang juga butuh perhatian,” katanya.
Jayadi berharap masyarakat dapat memahami kondisi yang ada dan bersabar, mengingat keterbatasan anggaran membuat penanganan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap.
