Kendari, kendarikota.go.id – Pj. Wali Kota Kendari didampingi Sekertaris Daerah Kota Kendari mengikuti kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) dalam rangka Rapat Koordinasi Kepala Daerah, Penyelenggara dan Pengawas Pemilu se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Acara dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari, Jumat (27/10/2023).
Kunjungan kerja Mendagri Tito Karnavian ke Sultra dalam rangka rapat koordinasi (rakor) dan meninjau pelaksanaan delapan arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Delapan arahan Presiden RI itu di antaranya mengenai penanganan bencana Elnino, pengendalian inflasi.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan penjelasan tentang ekonomi dan inflasi.
Menurut Mendagri, ekonomi dan inflasi sangat penting karena menyangkut masalah rakyat.
“Kalau bicara soal pemilu dan pilkada itu konsumsi para elit, rakyat menengah ke atas tapi untuk rakyat menengah ke bawah mereka lebih peduli urusannya adalah nomor satu sandang, pangan dan papan,” ungkapnya.
Selain itu, Mendagri juga mengatakan, berbagai negara terjadi ketidakstabilan politik, ekonomi dan keamanan bisa mengakibatkan kerusuhan. Itu terjadi, kalau situasi pangan tidak mencukupi, barangnya tidak ada dan harganya tidak terjangkau.
“Negara kita sudah membuktikan berkali-kali, kejatuhan pemerintahan yang pertama Bung Karno, disamping intrik politik tetapi juga dipicu oleh inflasi yang sangat tinggi sampai 600% saat itu,” tambahnya.
Selanjutnya, mantan Kapolri ini juga menambahkan, inflasi itu adalah kenaikan harga, barang dan jasa yang membuat biaya hidup menjadi tinggi.
Sementara itu, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto mengungkapkan, fenomena Elnino menjadi penyebab gagal panen secara global.
Saat ini di Provinsi Sulawesi Tenggara sawah yang terdampak Elnino mencapai 8.356 hektare diantaranya yang telah mengalamai gagal panen sudah mencapai 1.682 hektare.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 603 tahun 2023 tentang penetapan status tanggap darurat kekeringan di wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
“Menurunnya hasil produksi pertanian khususnya komoditi padi diperburuk dengan adanya spekulan yang bermain pada tingkat petani, akibatnya terjadi kenaikan harga inflasi dimana beras menjadi penyumbang terbesar yaitu 0,83%,” ujarnya.
Mantan Kapolda Sulawesi Tenggara juga ini mengatakan, terdapat 8 kabupaten dan 1 kota yang terdampak kekeringan akibat fenomena Elnino diantaranya yaitu, Bombana, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, Muna dan Kota Kendari.
“Tingkat inflasi Sulawesi Tenggara di bulan September mencapai 3,46%, telah mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya (Agustus) sebesar 3,52%,” tambahnya.
Lanjut Pj. Gubernur Sultra mengatakan, kondisi inflasi tersebut masih terkendali dan masih berada dalam batas wajar pada kisaran 2 sampai 4 persen yang ditetapkan pemerintah.
Di akhir acara Pj. Gubernur Sultra memberikan Cinderamata kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (MR)
