Kendari, kendarikota.go.id – Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) tahun 2024 yang dibuka oleh Pj Gubernur Sulawesi Tenggara. Acara dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (12/11/2024).
Rakorwasda tahun ini mengusung tema “Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara”.
Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi, kabupaten, dan kota.
“Program Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota harus sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo, yaitu Asta Cita yang mencakup 8 misi, 17 program prioritas, dan 8 program Hasil Terbaik Cepat, dengan mengutamakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan melayani masyarakat, terdapat upaya konkret untuk lebih menghemat penggunaan APBD, mengurangi perjalanan dinas, serta melibatkan masyarakat dalam perancangan program-program pemerintah daerah,” ujarnya.
Pj Gubernur Sultra juga, menggarisbawahi pentingnya penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan kehadiran para peserta dari berbagai lembaga, Rakorwasda 2024 diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.
“Melalui Rakorwasda ini, kita dapat menyelaraskan langkah, memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP), Hartoyo, yang juga menjabat sebagai Irwasda Polda Sultra, Hartoyo menjelaskan bahwa, salah satu tujuan pembentukan UPP adalah untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan berbagai sasaran.
“Beberapa sasaran UPP dalam memberantas pungli yaitu, pelayanan publik, ekspor dan impor, penegakan hukum, perizinan, kepegawaian, pendidikan, serta pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.
Untuk diketahui, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintahan, lembaga pengawasan, serta para pemangku kepentingan yang berkomitmen memperkuat pengawasan daerah di Sultra.
