Yogyakarta, kendarikota.go.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari menjadi salah satu narasumber pada seminar nasional yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu (21/10/2023).
Pada seminar yang mengangkat tema “DIGITAL GOVERNANCE : Akselerasi Pembangunan Ekosistem Digital di Kota Kendari ini, Pj. Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu, menjelaskan tentang upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Kendari menjalankan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam menerapkan SPBE Pemerintah Kota Kendari membuat sejumlah aplikasi serta menggunakan aplikasi yang digunakan pemerintah pusat.
Menurutnya, layanan SPBE Pemerintah Kota Kendari meliputi 3 hal yakni layanan Pemerintah kepada masyarakat, layanan pemerintah kepada pelaku usaha dan layanan internal pemerintah.
“Aplikasi layanan Digital Governmen to citizen (masyarakat) diantaranya Laika, bahasa lokal yang berarti rumah, layanan ini memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengurus sejumlah layanan administrasi di kelurahan dan kecamatan, ada aplikasi Jari Jaga Kendari, Dering Asmara untuk menjaring aspirasi masyarakat di DPRD,” jelasnya.
Konsep layanan digital G2B (Government-to Business) mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk berinteraksi, memberikan layanan, dan berkolaborasi dengan entitas bisnis, termasuk perusahaan swasta, organisasi, nirlaba dan lembaga bisnis lainnya. Layanan digitalnya diantaranya, Jakpa atau pajak menyapa, OSS, LPSE dan E Katalog.
Layanan internal pemerintahan berbasis digital mempermudah pertukaran informasi
dan data antar Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Kendari membangun aplikasi khusus maupun mengimplementasikan aplikasi pusat untuk menunjang urusan pemerintahan yang praktis, transparan dan akuntabel. Aplikasi yang digunakan diantaranya, SITPPNS, Absen Online, Srikandi, SIPD dan E Kinerja.
Kepala Biro Umum Kemendagri ini mengaku, sejumlah peluang hadir dengan penerapan pemerintahan berbasis digital diantaranya, E-governance dapat membantu pemerintah mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Ini mengarah pada penghematan anggaran dan penggunaan sumber daya yang lebih efektif.
Kemudian dengan mempublikasikan data dan informasi terkait pemerintah secara online, e-governance dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat mengakses informasi publik dan mengawasi tindakan pemerintah.
“Implementasi e-governance dapat menghasilkan layanan publik yang lebih
cepat, lebih mudah diakses, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini meningkatkan kepuasan masyarakat,” ungkapnya.
Sedangkan tantangan yang dihadapi, Pj Wali Kota Kendari melihat terdapat beberapa hal yang masih harus di tingkatkan, seperti area perkantoran yang masih terbagi dibeberapa lokasi, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam membangun infrastruktur IT. Beberapa segmen masyarakat tidak memiliki pengetahuan digital yang cukup untuk menggunakan layanan e-governance. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan digital. Dan Birokrasi dan staf pemerintah masih ada yang resisten terhadap perubahan karena mereka harus beradaptasi dengan teknologi baru dan proses yang berubah. Ini dapat menghambat implementasi.
Pj wali kota menambahkan, untuk arah kebijakan digitalisasi Pemerintah Kota Kendari, kedepan akan terus dilakukan peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), integrasi data untuk
mendukung satu data Indonesia (SDI) dan peningkatan kompetensi SDM TIK.
Dalam seminar nasional ini hadir juga sebagai pembicara Pj.Gubernur NTB, PJ.Bupati Barito Selatan, Pj.Sekda Provinsi Jawa Barat, Banyuwangi, serta civitas akademi UGM Yogyakarta
