Kendari, kendarikota.go.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, memantau langsung proses pembenahan pedestrian di Jalan Abunawas, kawasan eks-MTQ Kota Kendari, yang telah resmi dimulai sebagai bagian dari upaya peningkatan fasilitas umum di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam keterangannya, Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup menegaskan bahwa, pembenahan ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki dan memperindah tampilan Kota Kendari.
“Pembenahan pedestrian ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang menggunakan fasilitas ini. Selain itu, kita juga ingin meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan agar lebih tertata rapi,” ujar Pj Wali Kota.
Proyek ini merupakan bagian dari rencana besar Pemerintah Kota Kendari untuk menata ulang wajah kota. Pj Wali Kota Kendari menambahkan bahwa proyek ini direncanakan berlangsung selama empat bulan, dengan target penyelesaian pada Desember 2024.
“InsyaAllah, proyek ini dimulai hari ini dan diharapkan selesai pada bulan Desember 2024,” ungkapnya.
Beliau juga menekankan pentingnya koordinasi antara semua instansi terkait untuk memastikan bahwa pekerjaan ini berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kami meminta dukungan dari seluruh pihak agar pembenahan ini dapat selesai tepat waktu dan tanpa kendala berarti. Dengan demikian, masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya,” tambah Pj Wali Kota Kendari.
Pembenahan ini mencakup perbaikan trotoar, penataan saluran air, serta pemasangan fasilitas pendukung seperti lampu penerangan jalan dan tempat duduk. Selain itu, utilitas bawah tanah juga akan ditata ulang oleh PDAM, Telkom, dan PLN untuk mencegah gangguan selama proses pengerjaan.
Dengan adanya pembenahan ini, diharapkan pedestrian kawasan eks-MTQ, akan menjadi lebih tertata dan nyaman, baik bagi pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya. Proyek ini diharapkan selesai dalam beberapa bulan ke depan, sehingga dapat segera dinikmati oleh seluruh masyarakat Kendari.
Ikut dalam pemantauan itu, sejumlah instansi teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Perhubungan, PDAM, Telkom, dan PLN.
