Kendari, kendarikota.go.id – Mewakili Pj Wali Kota Kendari, Asisten II Setda Kota Kendari, Jahudding bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara daring di ruang Command Center Kantor Balai Kota Kendari, Senin (10/2/2025).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, pada awal Ramadhan Maret 2024 terjadi inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,41%, kemudian di bulan April setelah lebaran inflasi mengalami penurunan.
“Biasanya kelompok yang mengambil andil terbesar kenaikan inflasi pada bulan Ramadhan adalah kelompok makanan, minuman, kemudian pada hari lebaran Idul Fitri yang mengambil andil terbesar adalah transportasi”, jelasnya.
Komoditas yang berpengaruh terhadap perubahan IPH meliputi bawang merah, daging ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir.
Menjelang bulan suci Ramadan 2025, berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat.
Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi salah satu forum penting untuk membahas isu-isu terkait ekonomi dan distribusi barang menjelang bulan puasa. Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk kementerian dan pemerintah daerah, berbagai langkah strategis disusun untuk memastikan tidak ada lonjakan harga yang merugikan konsumen.
Ketersediaan stok barang juga menjadi isu penting dalam rakor ini. TPID mengingatkan agar persediaan bahan pokok cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran.
Salah satu langkah yang disarankan adalah membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memastikan pasokan barang tetap terjaga. Dalam hal ini, peran sektor distribusi dan logistik juga mendapat perhatian serius karena potensi gangguan yang bisa terjadi di tengah permintaan pasar yang tinggi.
Rakor TPID menjelang puasa 2025 ini juga menjadi momen untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Mengingat pentingnya kestabilan ekonomi dalam menyongsong bulan suci Ramadan, setiap pihak diharapkan dapat bekerja dengan lebih koordinatif dan transparan. Semua langkah yang diambil akan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama dalam menjalani ibadah puasa. (PA/KM)
