Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari mulai memantapkan langkah pembangunan Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah dan seluruh stakeholder pembangunan. Acara ini berlangsung di Aula Samaturu, Balai Kota Kendari, Senin (2/2/2026)
Wali Kota Kendari dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, STP, SH., M.Si, menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa rancangan awal RKPD wajib dibahas bersama perangkat daerah dan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
Disampaikan pula bahwa forum ini menjadi media strategis dalam membangun komitmen seluruh stakeholder pembangunan untuk merumuskan prioritas, langkah, dan arah strategis pembangunan Kota Kendari Tahun 2027, guna mewujudkan visi dan misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2025–2029.
Wali Kota Kendari berharap Forum Konsultasi Publik ini dapat menjadi wadah yang efektif dalam menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya terkait isu-isu strategis pembangunan, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Kota Kendari Tahun 2027 benar-benar sejalan dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhamad Saiful, ST., M.M, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa tema pembangunan RKPD Tahun 2027 adalah “Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas, ASN yang Profesional, dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.” Tema tersebut menandai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Kendari Periode 2025–2029.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Kota Kendari Tahun 2027 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 1.502 Tahun 2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang pembentukan Tim Penyusun RKPD Kota Kendari Tahun 2027.
Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah untuk melakukan penajaman isu strategis dan permasalahan pembangunan kota, serta menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tahapan penyusunan RKPD yang telah dilalui antara lain pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi penyusunan RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) berbasis aplikasi bekerja sama dengan tim Universitas Gadjah Mada (UGM), penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, serta pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan yang telah selesai. Selanjutnya, Musrenbang tingkat kecamatan dijadwalkan pada 4–5 Februari 2026.
Forum Konsultasi Publik ini diikuti oleh pimpinan organisasi perangkat daerah, tim percepatan pembangunan, perwakilan masyarakat, dan akademisi. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penetapan isu strategis dan prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Kendari Tahun 2027 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang menghadirkan narasumber Kepala Bappeda Kota Kendari, Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, serta perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sesi ini, para peserta menyampaikan berbagai masukan dan pandangan strategis terkait arah pembangunan Kota Kendari Tahun 2027.
