Kendari, kendarikota.go.id- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Amir hasan.S.T.P, S.H,M.Si. mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan di ruang rapat Wakil Wali Kota Kendari secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (3/11/2026).
Rapat koordinasi tersebut merupakan agenda rutin pemerintah pusat bersama pemerintah daerah se-Indonesia dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia.
Kegiatan ini dipimpin oleh sekretaris jenderal kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Komjen.Pol.Drs.Tomsi.Tohir.M.Si. dan di ikuti gubernur, bupati, serta wali kota seluruh Indonesia bersama jajaran perangkat daerah yang membidangi urusan terkait.
Keikutsertaan Sekda Kota Kendari dalam rakor secara zoom meeting tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kota Kendari terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah, khususnya pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat membahas perkembangan inflasi daerah serta langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kenaikan harga barang dan jasa.
Pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian penting pemerintah karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, serta keberlangsungan aktivitas perekonomian di daerah.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah juga didorong untuk terus melakukan pemantauan perkembangan harga berbagai komoditas pangan strategis, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Selain membahas pengendalian inflasi, rapat koordinasi kali ini juga dirangkaikan dengan pembahasan kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kolaborasi tersebut berkaitan dengan program pemberian sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagai bagian dari upaya pemerintah mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Pembahasan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan paparan mengenai kondisi pergerakan harga di wilayah masing-masing, berbagai kendala pengendalian inflasi, serta upaya yang telah dilakukan untuk menjaga stabilitas harga.
Gubernur, bupati, dan wali kota bersama jajaran perangkat daerah terkait diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Bulog, Bappeda, Bapenda, BPKAD, serta perangkat daerah yang menangani urusan pangan, perdagangan, pertanian, dan perekonomian.
Bagi Pemerintah Kota Kendari, koordinasi pengendalian inflasi menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok tetap terjaga serta mengantisipasi gejolak harga yang dapat memengaruhi masyarakat.
Melalui keikutsertaan Sekda Kota Kendari dalam kegiatan tersebut, diharapkan berbagai arahan dan kebijakan pemerintah pusat dapat menjadi bahan penguatan langkah-langkah pengendalian inflasi di Kota Kendari.
Pemerintah Kota Kendari terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar pengendalian inflasi berjalan optimal, stabilitas harga tetap terjaga, serta daya beli masyarakat dapat dipertahankan.
Dengan koordinasi dan kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan, diharapkan upaya pengendalian inflasi di Kota Kendari dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
