Kendari, kendarikota.go.id- Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran pimpin rapat rekonsiliasi iuran PPU PN Daerah dan PBPU Pemda Triwulan 1 Tahun 2025, rapat ini berlangsung di ruang rapat Wali Kota Kendari, Selasa (18/3/2025).
Kepala Cabang BPJS Rinaldi Wibisono memaparkan sejumlah upaya dan tantangan yang sedang dihadapi dalam meningkatkan kecakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kota ini. Pada tahun sebelumnya, tingkat kecakupan JKN di Kendari hampir mencapai 100%, namun pada tahun ini mengalami penurunan menjadi 96%.
“Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penambahan jumlah penduduk yang terakomodasi dalam program JKN, yakni sekitar 10.000 jiwa. Hal ini menjadi fokus utama dalam diskusi rapat untuk memastikan bahwa semua penduduk bisa mendapatkan akses kesehatan yang optimal,” ujarnya.
Kepala Cabang BPJS Kendari menegaskan bahwa salah satu alasan penting mengapa upaya mencapai kecakupan 100% harus dilakukan adalah karena keistimewaan yang dimiliki Kota Kendari. Penduduk yang terdaftar dalam program JKN akan langsung aktif pada hari itu juga, tanpa perlu menunggu hingga bulan berikutnya.
“Ini menjadi salah satu keuntungan bagi warga Kendari, karena mereka dapat segera menikmati manfaat jaminan kesehatan tanpa adanya jeda waktu yang panjang,” katanya.
BPJS Kendari telah merancang berbagai langkah strategis untuk mencapai target minimal 98% pada bulan Juni 2025. Hal ini dianggap sangat penting agar setiap warga yang membutuhkan layanan kesehatan, baik itu rawat jalan, rawat inap, ataupun layanan darurat, bisa segera diproses tanpa hambatan.
Dalam hal ini, BPJS Kendari juga berkolaborasi dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk memastikan kualitas pelayanan yang cepat dan tepat.
Kepala Cabang BPJS Kendari mengungkapkan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari, khususnya Wali Kota Kendari yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan kewajiban ini.
Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran telah menginstruksikan agar seluruh penduduk, tanpa memandang status ekonomi, baik yang kaya maupun miskin, dapat terdaftar dan mendapatkan jaminan kesehatan melalui program JKN.
Wali Kota Kendari juga menekankan bahwa program JKN harus menjadi hak yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dan pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh masalah terkait iuran yang masih tertunda. Hal ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah kota untuk memastikan setiap warga mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
“Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah kota, diharapkan program JKN dapat berjalan dengan lebih lancar dan memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kendari,” ungkapnya.
Rapat ini turut mendampingi Pj Sekda Kota Kendari, dan Kepala OPD terkait Lingkup Pemkot Kendari. (AF)
