Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sultra, Selasa (31/03/2026).
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, hadir didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari untuk mengikuti prosesi penyerahan laporan yang menjadi salah satu tonggak penting dalam akuntabilitas keuangan daerah.
Acara ini merupakan agenda kolektif yang dihadiri oleh Pimpinan daerah dan Sektetaris daerah dari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Andi Sumangerukka.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berkomitmen menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu. Gubernur menekankan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
”Seluruh daerah dapat menjaga kualitas pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga predikat opini keuangan yang baik dapat dipertahankan atau ditingkatkan di masa mendatang”, ujar Gubernur Andi Sumangerukka dalam arahannya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, menyampaikan bahwa setelah penyerahan LKPD unaudited ini, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan lapangan. Kepala BPK mengingatkan agar setiap pemerintah daerah bersikap kooperatif dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim auditor.
”Penyerahan ini adalah langkah awal dari proses audit. Kami berharap komunikasi antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah berjalan lancar agar laporan hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai pengelolaan keuangan daerah,” jelas Dadek Nandemar.
Kehadiran Wakil Wali Kota Kendari bersama Sekda dalam acara ini menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Kendari terhadap proses audit yang akan dilakukan oleh BPK. Kota Kendari berkomitmen untuk terus transparan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran secara profesional.
