Kendari, kendarikota.go.id – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., bersama Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) se-Sulawesi Tenggara periode 2024–2029, Selasa (6/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Yusran Akbar resmi terpilih dan dilantik sebagai Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara periode 2024–2029. Pelantikan ini menjadi bagian dari agenda konsolidasi kepengurusan PAN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Prosesi pelantikan jajaran pengurus DPW dan DPD PAN se-Sulawesi Tenggara dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan. Pelantikan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan tugas kepengurusan PAN Sulawesi Tenggara untuk periode 2024–2029.
Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Yusran Akbar beserta seluruh jajaran pengurus DPW dan DPD PAN se-Sulawesi Tenggara yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta memperkuat konsolidasi partai di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
“Selamat kepada seluruh pengurus yang telah dilantik. Saya berharap PAN Sulawesi Tenggara semakin solid, kompak dan terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepengurusan ini harus mampu membangun kerja sama yang baik dengan seluruh elemen daerah,” ujar Zulkifli Hasan.
Menko Pangan ini, juga menekankan pentingnya kerja nyata dan kedekatan kader dengan masyarakat. Menurutnya, keberadaan partai politik tidak hanya berkaitan dengan agenda politik, tetapi juga bagaimana kader dapat berkontribusi dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Kehadiran Wali Kota Kendari dan Wakil Wali Kota Kendari dalam kegiatan tersebut turut menunjukkan hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dengan berbagai unsur politik yang ada di Sulawesi Tenggara.
Pemerintah daerah terus membuka ruang komunikasi dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
