Kendari, kendarikota.go.id – Persoalan sampah menjadi salah satu isu utama yang mengemuka dalam kegiatan “Wali Kota dan Forkopimda Menyapa” yang digelar di Pantai Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Kamis (13/8/2026).
Tak sekadar menyampaikan program pemerintah, Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., bersama jajaran Forkopimda dan anggota DPRD membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari pengelolaan sampah, lampu penerangan jalan, kondisi jalan hingga persoalan lalu lintas di depan sejumlah sekolah.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Siska mengatakan kegiatan menyapa masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah melihat dan mendengarkan secara langsung dinamika pemerintahan sekaligus persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Wali Kota menilai dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjalankan roda pemerintahan, terlebih kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Kendari Sudirman telah berjalan sekitar satu setengah tahun.
Menurut Wali Kota Siska, visi Kota Kendari 2025-2029 untuk mewujudkan kota yang layak huni, semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui kerja bersama seluruh elemen masyarakat.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam dialog adalah pengelolaan sampah. Siska mengungkapkan produksi sampah Kota Kendari kini telah mendekati 300 ton per hari. Sebagian besar di antaranya merupakan sampah rumah tangga yang hingga kini belum tertangani secara optimal.
Kondisi tersebut diperberat keterbatasan armada pengangkut sampah serta kondisi sejumlah kendaraan yang sudah tidak layak pakai. Di sisi lain, kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Puuwatu juga semakin terbatas karena belum didukung sistem pengelolaan yang memadai.
“Yang paling utama adalah kesadaran kita memilah sampah dari rumah masih sangat rendah,” kata Wali Kota Siska.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Kendari menyiapkan skema baru melalui pembentukan Lembaga Pengangkut Sampah (LPS) di tingkat kelurahan. Lembaga tersebut nantinya mengangkut sampah rumah tangga dari rumah warga dan membawanya langsung ke TPA Puuwatu.
Sebelum diangkut, masyarakat diminta memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya, seperti organik, anorganik maupun limbah B3. Pemerintah juga mendorong seluruh kelurahan mengaktifkan Bank Sampah agar sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dikelola dan dimanfaatkan.
Program LPS akan mulai diterapkan pada awal September 2026 melalui 15 kelurahan percontohan yang tersebar di delapan kecamatan.
Wali Kota Siska menyebut, wilayah percontohan tersebut meliputi Watu-Watu dan Lahundape di Kecamatan Kendari Barat; Baruga di Kecamatan Baruga; Kasilampe dan Kendari Caddi di Kecamatan Kendari; Lalolara dan Padaleu di Kecamatan Kambu; Korumba di Kecamatan Mandonga; Anduonohu dan Rahandouna di Kecamatan Poasia; Watulondo, Punggolaka dan Lalodati di Kecamatan Puuwatu; serta Anaiwoi dan Mataiwoi di Kecamatan Wua-Wua.
Dalam dialog, masyarakat juga menyampaikan persoalan lain yang berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan warga, termasuk kebutuhan penerangan lampu jalan, perbaikan sejumlah ruas jalan serta pengaturan lalu lintas di kawasan sekolah.
Masukan tersebut menjadi bagian dari ruang komunikasi pemerintah dengan masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga mendengar kebutuhan warga yang menjadi sasaran pelayanan.
Ketua Komwil VI APEKSI ini, menegaskan, persoalan perkotaan tidak mungkin diselesaikan pemerintah seorang diri. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media diperlukan agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif.
“Kota Kendari tidak akan nyaman, tidak akan maju kalau sampah masih terdepan. Oleh karena itu, semuanya harus kita fokuskan perhatian kita terhadap penanganan sampah ini,” tegasnya.
Wali Kota juga menyampaikan kabar mengenai rencana dukungan pendanaan penanganan sampah Kota Kendari pada 2027. Pemerintah kota disebut telah mendapatkan alokasi sekitar Rp140 miliar melalui program yang melibatkan pemerintah pusat dan Bank Dunia.
Dukungan tersebut menjadi peluang besar bagi Kendari untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus mendorong konsep ekonomi sirkular. Namun, Siska menekankan keberhasilan program tetap bergantung pada keterlibatan masyarakat sejak dari sumber sampah, yakni rumah tangga.
Melalui dialog terbuka di Pantai Nambo, Pemkot Kendari berharap berbagai masukan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar dalam menentukan langkah penanganan persoalan kota secara lebih tepat, termasuk sampah, infrastruktur jalan, penerangan dan keselamatan lalu lintas di kawasan pendidikan.
