Kendari, kendarikota.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pidato Penjelasan Wali Kota Kendari terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari Tahun Anggaran 2025, sekaligus penyerahan dokumen LKPJ dari Pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari, Senin (30/3/2026).
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta jajaran Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat atas dukungan terhadap jalannya pembangunan di Kota Kendari.
Dalam pemaparannya, Wali Kota menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
“LKPJ pada hakikatnya merupakan progress report penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup pelaksanaan desentralisasi, tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintahan,” ujar Wali Kota Siska.
Wali Kota memaparkan realisasi pendapatan daerah Kota Kendari tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1,5 triliun atau sekitar 90,5 persen dari target.
Rinciannya meliputi:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp409,56 miliar (81,50%)
Pendapatan transfer: Rp1,13 triliun (96,40%)
Pendapatan lain-lain yang sah: Rp34,45 miliar (97,23%)
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,49 triliun atau 89,43 persen, terdiri dari:
Belanja operasional: Rp1,23 triliun (94,07%)
Belanja modal: Rp260,93 miliar (72,51%)
Untuk pembiayaan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran terealisasi sebesar 100 persen.
Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Meningkat
Dari sisi makro ekonomi, Kota Kendari menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 5,16 persen, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 4,81 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 86,36 poin, menempatkan Kota Kendari pada peringkat ke-6 secara nasional.
Pendapatan per kapita masyarakat meningkat menjadi Rp85,16 juta per tahun, dari sebelumnya Rp80,97 juta pada tahun 2024.
Selain itu, Tingkat kemiskinan menurun dari 4,23% menjadi 4,18%, Gini rasio turun dari 0,36 menjadi 0,35, Inflasi terkendali di angka 2,96%
Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dari 5,67% menjadi 5,94%, yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Kota
Pada sektor infrastruktur, Pemkot Kendari telah melakukan:
Peningkatan dan rehabilitasi jalan sepanjang 20,98 km (23 ruas jalan)
Pembangunan jalan lingkungan sepanjang 32,58 km
Penanganan kawasan kumuh menjadi 534,11 hektare (13,16%)
Pembangunan drainase sepanjang 10,65 km
Revitalisasi sungai dan ruang terbuka hijau
Selain itu, pembangunan gedung Dinas Perhubungan dan layanan perpustakaan juga dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Tantangan dan Program Prioritas 2026.
Wali Kota mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya dalam pengelolaan persampahan, pengendalian banjir, serta penataan wajah kota.
“Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama di tahun 2026 untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, sistem drainase, penanganan banjir, dan kebersihan kota,” jelasnya.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan UMKM guna menekan angka pengangguran.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengumumkan bahwa Kota Kendari akan menjadi tuan rumah kegiatan internasional UCLG ASPAC pada 7–9 Mei 2026.
Sekitar 250 delegasi dari berbagai negara Asia Pasifik dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut.
“Kami berharap dukungan seluruh pihak, termasuk DPRD, untuk menyukseskan event internasional ini sebagai bukti bahwa Kota Kendari telah diakui di tingkat global,” ungkapnya.
Mengakhiri sambutannya, Wali Kota menyampaikan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“Semoga kerja sama yang baik ini terus terjaga demi mewujudkan Kota Kendari yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan,” tutupnya.
