Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari menyatakan kesiapannya untuk mendukung secara penuh proses audit tata kelola pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI). Komitmen ini ditegaskan dalam entry meeting yang dilaksanakan bersama Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP RI di ruang rapat Kantor Wali Kota Kendari, Kamis (21/8/2025).
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, audit ini merupakan bentuk pengawasan independen yang dibutuhkan guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemkot Kendari.
“Pengadaan barang dan jasa memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar seluruh perangkat daerah dapat mendukung penuh pelaksanaan audit ini secara aktif dan terbuka.
Dalam arahannya, Wali Kota menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan oleh BPKP secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Ia mengingatkan pentingnya inisiatif dari OPD agar tidak hanya menunggu permintaan, namun juga proaktif dalam menyampaikan informasi.
“Kita tidak boleh menunggu diminta. Semua harus disiapkan lebih dulu, bahkan jika belum diminta,” tegasnya.
Ia berharap audit ini akan memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki kelemahan sistem yang ada, sekaligus mendorong peningkatan kualitas belanja pemerintah.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menekankan pentingnya sinergi antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tim audit.
Ia menginstruksikan agar setiap OPD proaktif dalam menyiapkan seluruh dokumen dan data yang dibutuhkan, agar proses audit berlangsung lancar dan tidak terkendala masalah administratif. Audit, menurutnya, bukan hanya pengawasan, melainkan juga sarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Sementara itu, Pengendali Teknis Tim BPKP, Sarah Tabitha Djianzonie, menjelaskan bahwa tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses pengadaan berjalan secara efektif, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyampaikan apresiasinya atas komitmen dan antusiasme Pemerintah Kota Kendari dalam mendukung kegiatan pengawasan ini.
“Kami mengapresiasi sambutan luar biasa dari Pemkot Kendari yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap tata kelola yang baik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa audit akan berlangsung hingga 30 Agustus 2025 di lapangan, dan akan difokuskan pada penilaian menyeluruh terhadap seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
Ia berharap hasil audit dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengadaan yang transparan dan bebas dari celah penyimpangan.
“Terima kasih buat Kota Kendari, semoga semakin sukses,” tutupnya.
Entry meeting ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Plh. Inspektur dan jajarannya, serta para kepala dinas terkait, termasuk Dinas PUPR, Perhubungan, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Perikanan, DLHK, Perumahan, dan Direktur RSUD Kota Kendari. Keterlibatan lintas OPD diharapkan memperkuat sinergi dalam mendukung audit yang bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. (HZ/AY)
