Kendarikota.go.id – Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, mewakili Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam lomba Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) tingkat provinsi.
Lurah Alolama, Jumirat mengatakan dalam rangka menghadapi lomba P2WKSS, kelurahan Alolama mewakili kota dalam rangka lomba mengikuti lomba P2WKSS di tingkat provinsi.
“Melalui SK Gubernur Sultra dan SK Wali Kota Kendari, dari 65 kelurahan Alolama terpilih mewakili Kota Kendari untuk menjadi titik pantau dalam lomba program P2WKSS,” ungkap Jumirad saat di temui di kelurahan Alolama, Senin (01/10/2018).
Ia menjelaskan, P2WKSS merupakan program terpadu peningkatan peran perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas keluarga.
“Untuk persiapan sudah banyak terutama OPD-OPD yakni mulai dari bedah rumah, penyuluhan, persiapan rapat PKK, pembersiham lingkungan dan sampai pada hari ini sudah mulai pembuatan pagar,” paparnya.
Jumirad menuturkam, masyarakat semuanya sangat antusias karena paling penting masyarakat inginkan perubahan, karena tujuan dari lomba ini untuk peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat.
“Untuk bedah rumah tiap kelurahan menyiapkan data 66 Kepala Keluarga (KK), namun yang terealisasi sesuai dengan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kota Kendari yakni 32 KK,” ucapnya.
Sementara itu Ketua RT 11 mengungkapkan Sabara selain perbaikan pagar pihaknya juga memperbaiki kebun dasawisma, serta pembenahan pekarangan rumah.
“Respons masyarakat sangat baik kami juga sudah mulai adakan kerja bakti pada hari sabtu dan minggu. Dan kami dalam lomba P2WKSS sangat optimis dan bersyukur karena pemerintah kota telah memberikan kepercayaan dalam mewakili kota Kendari dalam lomba P2WKSS,” harapnya.
Di sisi lain Camat Mandonga Nasruddin Saud menuturkan pihaknya dulu mengusulkan dua kelurahan untuk ikut dalam lomba PW2KSS yaitu kelurahan Labibia dan kelurahan Alolama lorong.
“Bagi masyarakat yang merasa tidak puas dengan adanya program bedah rumah itu konsekuensi dari suatu kebijakan karena Kelurahan sudah mengusul 66 KK tetapi yang bisa diakomodir itu cuman 32,” imbuhnya.
Lanjut Nasruddin, bedah rumah yang di lakukan SKPD kota Kendari bukan dana dari APBD tetapi ini merupakan dana pribadi dari kepala SKPD bahkan ada SKPD dan seluruh stafnya menyumbang untuk kegiatan bedah rumah.
“Semoga masyarakat dapat memahami bahwa bedah rumah penetapan prsedur dan mekanisme bukan dari pihak kelurahan maupun kecamatan, tetapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Kota Kendari melalui Bidang Pelembagaan PUG dan pemberdayaan Perempuan,” tutupnya.
