Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Pangan Kota Kendari Tahun 2026, kegiatan ini digelar Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, di salah satu hotel di Kendari, Rabu (9/9/2026).
Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, mengatakan pengendalian harga pangan tidak semata-mata berkaitan dengan angka inflasi, tetapi menyangkut kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Menurutnya, kenaikan harga beras, gula, minyak goreng, cabai, bawang, telur dan komoditas lainnya akan langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan harga tetap terjangkau dengan memperkuat koordinasi bersama seluruh pihak terkait.
“Pemerintah tentu memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas harga, tetapi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ada distributor, pedagang, rekan-rekan Bulog, dan juga aparat penegak hukum, DPRD, serta seluruh perangkat daerah yang memiliki peran masing-masing sesuai tupoksi,” ujar Wali Kota Siska.
Wali Kota menekankan pentingnya deteksi dini terhadap kondisi stok, kelancaran distribusi dan perkembangan harga di pasar. Pemerintah, kata dia, tidak boleh menunggu hingga harga melonjak baru mengambil langkah intervensi.
“Kita harus bisa mengetahui lebih awal bagaimana kondisi stok, kelancaran distribusi, dan juga perkembangan harga di lapangan. Yang terpenting bagaimana deteksi dini harus kita perkuat melalui kolaborasi lintas sektor,” katanya.
Wali Kota Siska menyebut inflasi Kota Kendari secara year on year pada Agustus 2026 berada di angka 3,66 persen. Angka tersebut dinilai masih relatif terkendali, meski perlu mendapat perhatian. Sementara secara month to month tercatat minus 0,37 persen. Salah satu penyumbang terbesar inflasi disebut berasal dari sektor transportasi.
Dalam menjaga stabilitas harga, pemerintah juga mendorong penguatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Salah satunya melalui pemanfaatan pekarangan dan pengembangan komoditas yang memiliki kebutuhan tinggi di masyarakat.
“Kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap daerah lain,” ungkap Wali Kota Siska.
Wali Kota mencontohkan Kota Kendari masih memiliki kawasan persawahan sekitar 600 hektare. Pemerintah juga telah melakukan intervensi ketika terjadi kekeringan yang mengancam lahan pertanian, sehingga potensi gagal panen dapat ditekan.
Selain beras, kebutuhan telur menjadi perhatian pemerintah seiring meningkatnya aktivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Siska menyebut kebutuhan telur untuk 39 dapur SPPG di Kota Kendari mencapai sekitar 89 ribu butir per hari.
“Coba bayangin, 89.000 butir, itu baru MBG, belum restoran, belum masyarakat luas. Kira-kira kurang lebih 100.000 butirlah,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah mendorong kebutuhan bahan pangan MBG dapat disinkronkan dengan pelaku UMKM, distributor dan produsen lokal. Langkah ini diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus mendorong perputaran ekonomi di Kota Kendari.
Di sisi lain, Wali Kota Siska memastikan stok beras di Kota Kendari dalam kondisi aman. Berdasarkan laporan dalam rapat tersebut, ketersediaan beras di Bulog diperkirakan masih mencukupi hingga sekitar satu setengah tahun.
“Untuk stok beras kita alhamdulillah tidak susah. Kisaran satu tahun setengah masih bisa,” katanya.
Ketua Komwil VI APEKSI ini, juga meminta distributor tidak ragu menyampaikan kendala yang dihadapi kepada pemerintah. Menurutnya, persoalan distribusi maupun perubahan harga dari daerah asal perlu diketahui agar dapat dicarikan solusi bersama.
“Kalau teman-teman distributor mengalami kesulitan atau kendala, segera melaporkan ke kita. Pemerintah kita selalu hadir,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan Kejaksaan Negeri Kendari, Polresta Kendari, DPRD Kota Kendari, Bulog Sulawesi Tenggara dan perangkat daerah terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data harga dan stok yang akurat serta langkah intervensi yang cepat dan tepat.
Wali kota berharap rakor tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas pasokan, melindungi daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan secara konsisten dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menegaskan, ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, merata, dan terjangkau menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah.
“Upaya menjaga ketahanan pangan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha hingga masyarakat,” ungkapnya.
Abdul Rauf menjelaskan, Rapat Koordinasi Pangan dan Harga Pangan Kota Kendari Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk mencegah lonjakan maupun penurunan harga yang tidak wajar akibat gangguan pasokan dan distribusi, melindungi daya beli masyarakat, memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, serta mengendalikan inflasi pangan. Selain itu, pengawasan distribusi juga diperkuat untuk mengantisipasi praktik penimbunan maupun pelanggaran harga di pasaran.
