Kendarikota.go.id – Hingga Januari 2019 rencana aksi Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) yang dilakukan bersama KPK di Kota Kendari mencapai 64 persen dari yang ditargetkan. Masih ada 34 persen yang harus dibenahi untuk mencapai angka 100 persen.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kota Kendari Nahwa Umar mengatakan, dari 8 item yang dinilai masih masih ada 5 item yang memiliki nilai di bawah 71 persen.
“Yang pertama itu rencana aksi progresnya 64 persen, Pelayanan terpadu satu pintu progresnya 61 persen, perencanaan dan penganggaran APBD progresnya 56 persen, pengadaan barang dan jasa progresnya 55 persen dan manajemen ASN progresnya 51 persen,”jelasnya.
Masih rendahnya capaian OPD tersebut kata Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) ini, karena masih ada beberapa program yang belum terkoneksi dengan sistem. Seperti pada item perencanaan dan penganggaran APBD, idealnya beberapa OPD sudah terkoneksi.
“Perencanaan baru 56 persen karena proses perencanaan yang diharapkan bisa link dari Bappeda langsung ke keuangan dan jadi APBD, saat ini masih dalam tahap penginputan, namun sistemnya sudah siap begitu juga yang lain,”ucapnya.
Sedangkan 3 item lainnya sudah memiliki progres 71 keatas, seperti kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki progres 71 persen, optimalisasi pendapatan daerah memiliki progres 85 persen dan manajemen aset daerah memiliki progres 95 persen.
“Optimalisasi PAD progresnya 85 persen, karena semua sudah berbasis IT dan pembayaran nontunai, karena semua sudah menggunakan sistem, hanya tinggal aplikasinya ke bawah, kalau sudah ke wajib pajak dan hasilnya nanti ada peningkatan atau tidak, kalau ini berjalan bisa 100 persen,” ungkapnya.
Ia berharap tahun 2019 ini progres rencana aksi korsupgah Kota Kendari bisa diatas 75 persen atau bahkan mencapai angka 90 persen.
