Kendarikota.go.id – Sekretaris Daerah Kota Kendari Hj. Nahwa Umar menilai media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan publik yang sehat dan menjalankan fungsinya dengan baik yaitu sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, serta wahana pencerahan dan pemberdayaan masyarakat.
Hal ini disampaikan Nahwa Umar saat membuka kegiatan Seminar Literasi Media yang digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Hotel Swiss-Bellhotel Kendari, Kamis (19/9).
“Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Didalamnya memuat dua prinsip yaitu, diversity of content (prinsip keberagaman isi) dan diversity of ownership (prinsip keberagaman kepemilikan),” terangnya.
Kedua prinsip tersebut seyogyanya menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Media massa sebagai pembuat berita, juga harus berpegang pada prinsip keberagaman isi yaitu tersedianya program dan konten yang beragam serta mendidik bagi publik/masyarakat.
Lebih jauh beliau menjelaskan jika UU No. 32 Tahun 2002 tersebut ditelaah secara mendalam, undang-undang tersebut lahir dengan dua semangat.
Pertama, pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.
Dan kedua, semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan memberlakukan sistem siaran berjaringan untuk mampu menjadikan dunia penyiaran sebagai agen perubahan sosial, pengembangan budaya berbasis kearifan lokal, dan pembangunan bangsa.
“Harapan kami kepada KPI untuk melakukan kontrol terhadap media-media yang ada agar dapat melakukan pemberitaan yang berimbang dan tidak provokatif demi menjaga stabilitas keamanan daerah/negara yang sama-sama kita cintai ini,” harapnya.
