Kendari, kendarikota.go.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025 di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (27/8/2025).
Dalam sambutannya, Mendagri memberikan apresiasi kepada Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, yang menjadi tuan rumah Rakornas ke-IV, serta Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, yang turut mendukung penuh suksesnya penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut.
“Terima kasih Pak Gubernur sudah bersedia menjadi tuan rumah Rakornas kali ini, dan juga Bu Wali Kota Kendari, Bu Siska, yang mendukung penuh Pak Gubernur,” ujar Mendagri.
Tito menegaskan, Rakornas PHD memberi dampak positif bagi perekonomian daerah. Dari perkiraan awal 3.000 peserta, jumlah kehadiran membeludak hingga sekitar 4.100 orang. Kondisi ini membuat hampir seluruh hotel di Kendari penuh, restoran ramai, hingga maskapai menambah jadwal penerbangan untuk mengakomodasi lonjakan penumpang.
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., menyebut kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi Kota Kendari. Selain sebagai forum penting, Rakornas juga membuka ruang promosi potensi daerah dan peluang investasi.
“Kita harus memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Banyak manfaat yang bisa dipetik, mulai dari peningkatan PAD hingga promosi potensi daerah. Karena itu, kita wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan kota,” kata Wali Kota.
Lebih jauh, Mendagri mengingatkan kepala daerah agar produk hukum yang dihasilkan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak di daerah. Ia juga menekankan pentingnya kreativitas dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih pemerintah pusat akan memangkas dana transfer daerah mulai tahun ini.
“Untuk menghadapi ini, kepala daerah harus kreatif menciptakan PAD. Hidupkan sektor swasta, karena selain mendukung pertumbuhan ekonomi juga bisa membuka lapangan kerja,” tegas Tito.
Namun demikian, lanjutnya, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan berusaha, khususnya dalam perizinan yang masih menjadi kendala utama di Indonesia. Ia mencontohkan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di lebih dari 200 kabupaten/kota sebagai solusi percepatan layanan.
Mantan Kapolri itu juga meminta kepala daerah untuk meninjau ulang program-program OPD yang kurang efektif, seperti perjalanan dinas atau pos konsumsi yang tidak produktif.
“Plototin program OPD yang tidak efektif, pangkas belanja yang tidak perlu, lalu alihkan untuk kegiatan produktif,” pesannya.
Menurut Tito, strategi ini akan memperkuat kemampuan daerah dalam mencari sumber pendapatan baru, menghidupkan sektor swasta, serta mendorong ekonomi kreatif tanpa membebani masyarakat.
