Kendarikota.go.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) membuka musyawarah perencanaan nasional (Musrenbang) tingkat Provinsi Sultra di Kota Baubau, Rabu (30/3/2022).
Gubernur Sultra Ali Mazi menjelaskan, Musrenbang provinsi yang digelar diluar ibukota provinsi merupakan momentum bangkitnya ekonomi masyarakat Sultra pasca pandemi Covid-19. Selain itu untuk menunjukkan jika Kota Baubau siap menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Buton.
Menurut gubernur, pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini merupakan bentuk komitmen mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan mensinergikan serta mensinergikan program Pemerintah Pusat dengan daerah secara berjenjang.
“Musrenbang RKPD ini merupakan Musrenbang terakhir dalam periode RPJMD Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023,”
Dalam Musrenbang Provinsi Sultra masih terdapat empat persoalan dan isu strategis yang akan dikerjakan tahun 2023 yakni, pembangunan manusia, pemulihan ekonomi daerah dan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan dan peningkatan investasi dasar infrastruktur dasar dan wilayah terutama sektor unggulan.
Ditempat yang sama Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengaku, pemerintah Kota Kendari siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sultra dengan mendukung sejumlah pembangunan yang dilakukan di Kota Kendari, seperti pembangunan jalan Kendari-Toronipa dan pemanfaatan perpustakaan.
“Ada beberapa program strategis pemda Sultra yang dipercayakan untuk dilakukan di Kota Kendari seperti, jalan Kendari-Toronipa, kemudian rumah sakit jantung dan beberapa fasilitas lain termasuk menghidupkan perpustakaan ini nanti kita akan coba sinergikan dengan pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Menurut pasangan Siska Karina Imran ini, sinergitas dibutuhkan karena Kota Kendari juga butuh dukungan Pemda Sultra untuk menyukseskan pembangunan di Kota Kendari, seperti percepatan realisasi Mal Pelayanan Publik (MPP), program pemulihan ekonomi nasional (PEN), jalan, rumah sakit dan puskesmas.
Musrenbang RKPD Provinsi Sultra ditutup dengan penandatanganan berita acara Musrenbang oleh Gubernur Sultra, kepala Bappeda Sultra, Kepala Dinas Perumahan Sultra dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri.
