Sabtu, November 7, 2026
Kendarikota.go.id
  • Beranda
  • Berita
  • Pemerintahan
  • Penghargaan
  • Smart City
  • Event
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Pemerintahan
  • Penghargaan
  • Smart City
  • Event
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
Kendarikota.go.id
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Pemerintahan
  • Penghargaan
  • Smart City
  • Event
  • Foto
  • Video

Pemkot Kendari Siapkan Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pekerja Rentan Jadi Prioritas Perlindungan

by Kominfo_1
13 Juli 2026
in Berita
0
Pemkot Kendari Siapkan Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pekerja Rentan Jadi Prioritas Perlindungan
338
SHARES
890
VIEWS

Kendari, kendarikota.go.id– Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) membahas perlindungan bagi tenaga kerja melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kegiatan ini berlangsung, Senin (13/7/2026).

Regulasi tersebut disiapkan sebagai landasan hukum untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, memperoleh perlindungan sosial yang layak.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kota Kendari, Farida Agustina, mengatakan raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan bagi para pekerja.

Menurutnya, regulasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Melalui perda ini kami ingin memberikan kepastian hukum sekaligus pedoman bagi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Kendari. Tujuannya agar seluruh pekerja mendapatkan perlindungan yang sama tanpa membedakan sektor maupun status pekerjaannya,” ujar Farida.

Ia menjelaskan, program yang akan menjadi ruang lingkup penyelenggaraan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam raperda tersebut, kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah. Cakupan itu meliputi pekerja sektor formal, pegawai badan usaha, BUMD, lembaga negara, pekerja mandiri, peserta magang, pekerja rentan, pekerja jasa konstruksi, hingga pekerja migran Indonesia.

Farida menambahkan, pemerintah daerah juga akan mengambil peran lebih aktif melalui penyusunan regulasi, perencanaan program, penganggaran, sosialisasi, pendataan kepesertaan, hingga pemberian bantuan pembayaran iuran bagi kelompok pekerja rentan.

“Kami juga mendorong seluruh badan usaha dan penyedia jasa konstruksi agar mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di sisi lain, pemerintah akan memberikan stimulus berupa bantuan iuran melalui APBD maupun dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),” jelasnya.

Raperda tersebut juga memberikan perhatian khusus kepada pekerja rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, relawan, pekerja padat karya, pelaku seni, hingga insan olahraga. Bantuan iuran nantinya akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi ekonomi, gender, usia, serta penyandang disabilitas.

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, pemerintah akan membentuk Tim Koordinasi Pembinaan yang melibatkan perangkat daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan. Tim tersebut bertugas melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi, serta menyampaikan laporan berkala kepada Wali Kota Kendari.

Selain itu, raperda juga mengatur pemberian sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya. Bentuk sanksi dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga pembatasan terhadap layanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Farida berharap keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan nantinya mampu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kota Kendari. Menurutnya, perlindungan sosial yang menyeluruh tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya, tetapi juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, maupun musibah lainnya.

Share135Send
Previous Post

Wakil Wali Kota Kendari Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri Secara Daring

Next Post

Sekda Kendari Buka Rapat Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Melalui Program GENTING 2026

Related Posts

Sekretaris Dinas Kominfo Kendari Hadiri Seminar Awal Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Tata Kelola Transformasi Digital Pendidikan
Berita

Sekretaris Dinas Kominfo Kendari Hadiri Seminar Awal Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Tata Kelola Transformasi Digital Pendidikan

6 November 2026
841
Pemkot Kendari Ikuti Rakor Percepatan Registrasi Perlinsos Digital, Dukung Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
Berita

Pemkot Kendari Ikuti Rakor Percepatan Registrasi Perlinsos Digital, Dukung Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

6 November 2026
828
Wawali Sudirman Hadiri Rapat Penyelesaian Sengketa Lahan Kolam Retensi Nanga-nanga
Berita

Wawali Sudirman Hadiri Rapat Penyelesaian Sengketa Lahan Kolam Retensi Nanga-nanga

5 November 2026
917
Next Post
Sekda Kendari Buka Rapat Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Melalui Program GENTING 2026

Sekda Kendari Buka Rapat Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Melalui Program GENTING 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Sekretaris Dinas Kominfo Kendari Hadiri Seminar Awal Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Tata Kelola Transformasi Digital Pendidikan

Sekretaris Dinas Kominfo Kendari Hadiri Seminar Awal Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Tata Kelola Transformasi Digital Pendidikan

6 November 2026
Pemkot Kendari Ikuti Rakor Percepatan Registrasi Perlinsos Digital, Dukung Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Pemkot Kendari Ikuti Rakor Percepatan Registrasi Perlinsos Digital, Dukung Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

6 November 2026
Wawali Sudirman Hadiri Rapat Penyelesaian Sengketa Lahan Kolam Retensi Nanga-nanga

Wawali Sudirman Hadiri Rapat Penyelesaian Sengketa Lahan Kolam Retensi Nanga-nanga

5 November 2026

Terpopuler

  • Pemkot Kendari Ajak Asosiasi Pengembang Perumahan Lengkapi PSU

    Definisi Gratifikasi Dan Dasar Hukumnya

    8682 shares
    Share 3473 Tweet 2171
  • Serentak, Dinkes Kota Kendari Bakal Gelar Vaksinasi Covid-19 Dosis ke Dua

    4573 shares
    Share 1829 Tweet 1143
  • Pengumuman : Seleksi Pengadaan CPNS lingkup Pemerintah Kota Kendari tahun 2024

    3876 shares
    Share 1550 Tweet 969
  • Wali Kota Kendari Lantik Ratusan Pejabat, Camat Lurah dan Kepala Sekolah

    3415 shares
    Share 1366 Tweet 854
  • Sah! Ini 35 Anggota DPRD Kota Kendari Periode 2019-2024

    3180 shares
    Share 1272 Tweet 795




Kendarikota.go.id

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari © 2021

Navigate Site

  • About
  • Privacy & Policy
  • Contact Us

Follow Us

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Pemerintahan
  • Penghargaan
  • Smart City
  • Event
  • Foto
  • Video

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari © 2021