Kendari, kendarikota.go.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, menghadiri kegiatan Percepatan Penyusunan dan Validasi Asersi di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun perencanaan yang lebih terarah, terukur, serta berbasis data yang valid dan akuntabel.
Dalam pelaksanaannya, setiap pemerintah daerah diminta menugaskan maksimal enam pegawai dari perangkat daerah terkait, seperti Bappeda/Bapperida, BPKAD/BKAD, serta organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang berperan dalam penyusunan asersi. Keterlibatan lintas sektor ini dinilai penting untuk memastikan keselarasan perencanaan pembangunan daerah.
Adapun enam asersi yang menjadi fokus dalam kegiatan ini meliputi sektor Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan, Penurunan Prevalensi Stunting, Ketahanan Pangan, serta PHTC. Keenam aspek tersebut merupakan prioritas pembangunan yang menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.
Sekda Kota Kendari Amir Hasan dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Dengan adanya percepatan penyusunan dan validasi asersi ini, Pemerintah Kota Kendari optimistis dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
