Makassar, kendarikota.go.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, menghadiri kegiatan Monitoring Penganggaran dan Evaluasi Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX di Ballroom Hotel Claro, Makassar, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam memastikan implementasi Program JKN berjalan optimal.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 29–31 Juli 2026, diikuti oleh sekretaris daerah, kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD/BPKAD), serta inspektur daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Kota Kendari menjadi salah satu daerah yang hadir sebagai peserta dalam forum evaluasi tersebut.
Pertemuan ini bertujuan meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program JKN sekaligus menjadi wadah konsultasi terkait pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan JKN. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat memperkuat komitmen dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui penganggaran yang tepat dan sesuai ketentuan.
Dalam agenda kegiatan, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX memaparkan perkembangan pelaksanaan Program JKN di wilayah kerjanya. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pemerintah daerah hingga Juli 2026, termasuk pembahasan mengenai dukungan penganggaran daerah dalam penyelenggaraan Program JKN pada tahun anggaran 2026.
Forum tersebut juga menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian, yakni Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kehadiran para narasumber memberikan penguatan terhadap aspek regulasi, tata kelola keuangan daerah, serta sinkronisasi kebijakan pendanaan Program JKN.
Sekda Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kendari berkomitmen mendukung penuh penyelenggaraan Program JKN sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, forum ini menjadi sarana penting untuk memperoleh masukan, menyelaraskan kebijakan, serta memastikan penganggaran daerah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan JKN dapat berjalan berkelanjutan.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kota Kendari diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola Program JKN yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Hasil monitoring dan evaluasi ini juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran guna mendukung tercapainya cakupan perlindungan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Kendari Hadiri Monitoring dan Evaluasi Penganggaran Program JKN Tahun 2026 di Makassar
Makassar, kendarikota.go.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, menghadiri kegiatan Monitoring Penganggaran dan Evaluasi Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX di Ballroom Hotel Claro, Makassar, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam memastikan implementasi Program JKN berjalan optimal.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 29–31 Juli 2026, diikuti oleh sekretaris daerah, kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD/BPKAD), serta inspektur daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Kota Kendari menjadi salah satu daerah yang hadir sebagai peserta dalam forum evaluasi tersebut.
Pertemuan ini bertujuan meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program JKN sekaligus menjadi wadah konsultasi terkait pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan JKN. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat memperkuat komitmen dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui penganggaran yang tepat dan sesuai ketentuan.
Dalam agenda kegiatan, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX memaparkan perkembangan pelaksanaan Program JKN di wilayah kerjanya. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pemerintah daerah hingga Juli 2026, termasuk pembahasan mengenai dukungan penganggaran daerah dalam penyelenggaraan Program JKN pada tahun anggaran 2026.
Forum tersebut juga menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian, yakni Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kehadiran para narasumber memberikan penguatan terhadap aspek regulasi, tata kelola keuangan daerah, serta sinkronisasi kebijakan pendanaan Program JKN.
Sekda Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kendari berkomitmen mendukung penuh penyelenggaraan Program JKN sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, forum ini menjadi sarana penting untuk memperoleh masukan, menyelaraskan kebijakan, serta memastikan penganggaran daerah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan JKN dapat berjalan berkelanjutan.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kota Kendari diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola Program JKN yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Hasil monitoring dan evaluasi ini juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran guna mendukung tercapainya cakupan perlindungan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat.
